Beranda Headline Anggota PHRI NTB Desak Pusat Bertindak

Anggota PHRI NTB Desak Pusat Bertindak

BERBAGI
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA MENUNJUKKAN: Anggota PHRI NTB, Rosa saat menunjukkan AD/ART PHRI.

MATARAM – Posisi L Hadi Faisal sebagai Ketua perhimpunan hotel dan restoran Indonesia (PHRI) NTB, terus dipersoalkan. Kali ini, para anggota PHRI NTB buka suara dan mendesak PHRI pusat segera bertindak.

Anggota PHRI NTB, Rosa kepada wartawan koran ini meminta agar PHRI pusat tidak bersikap abu-abu dalam masalah ini. Sebab, ini telah melakukan pelanggaran berat. Tidak menghormati aturan dalam AD/ART yang secara menyeluruh pengurus juga telah melakukan pelanggaran secara berjamaah.
“BPP atau PHRI pusat harus segera bersikap. Jangan terlihat seperti bimbang dalam mengambil keputusan,” kata Rosa dengan nada tinggi di Mataram, kemarin.
Rosa yang juga Owner Vila Sayang Lombok Lingsar Lobar itu mengaku geram ketika yang mengelola PHRI telah melanggar ketentuan yang ada. Ini tentu membuat nama PHRI tercoreng. Sebab, kabar yang beredar ketua PHRI tidak lagi menjadi bagian di manajemen D’praya Hotel atau nama sekarang, Ilira Light.
Menurut mantan Sekretaris PHRI NTB era I Gusti Lanang Patra itu, harusnya BPP segera bersikap mengingat pariwisata NTB hari ini belum normal pasca gempa. Pariwisata NTB sedang melakukan recovery sehingga jangan sampai PHRI sebagai asosiasi yang punya wewenang penting khususnya dalam urusan hotel dan restoran, dipimpin oleh pihak yang sudah jelas keluar dari keanggotaan. Dia mencontohkan seperti seorang Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), jika dia tidak lagi aktif di perusahaan media, maka ia harus mengundurkan diri menjadi ketua.
“Sama halnya dengan PHRI juga,” ujarnya.
Apalagi dalam AD/ART PHRI, kata Rosa sebetulnya keanggotaannya tertuang jelas dalam Bab VI pasal 31, keanggotaan dimana ayat satu menyebutkan anggota PHRI adalah badan usaha jasa akomodasi/perhotelan, badan usaha jasa makanan/restoran dan lembaga pendidikan pariwisata baik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang mendirikan atau menjalankan usahanya secara tetap dan terus menerus kesemuanya didiriakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
“Jelas dalam prinsip PHRI badan usaha. Sebetulnya yang berhak menjadi anggota itu owner yang menjalanakan suatu usaha,” paparnya.
Untuk itu, BPP PHRI diminta jangan terlalu lama dalam mengambil keputusan, sebab ini menyangkut marwah organisasi. Menurutnya, jangan sampai jika masalah ini dibiarkan akan memancing kesan publik bahwa ketua PHRI bisa diduduki dari orang yang bukan jadi anggota.
“Maka sekali lagi kami desak BPP PHRI segera ambil keputusan, kalau tidak kami anggota akan desak Dewan kehormatan adakan Musdalub,” ancamnya.
“Ini marwah organisasi masalahnya,” sambungnya.

Anggota PHRI NTB lainnya, Marcel mengaku telah mengetahui gejolak itu. Sebagai anggota PHRI, dia merasa keberatan seorang dipimpin oleh seorang yang di luar dasar AD/ART, padahal telah jelas diatur. Owner Puri Boga itu menegaskan, anggota PHRI harus merupakan pemilik hotel dan/atau restoran. Menurut Marcel, apabila ketua PHRI NTB bukan pemilik maupun seorang General Manager (GM) hotel, berarti yang bersangkutan harus mundur dari jabatan tersebut.
“Kalau yang bersangkutan tidak mau mundur, apakah dia tidak paham aturan organisasi atau ada alasan lain,” kata Marcel kepada media ini.
Pusat dalam hal ini, harus memberikan pengarahan. Kalau ada yang melanggar aturan pusat wajib bertindak dan selebihnya ada tindakan yang harus dilakukan anggota PHRI NTB.
“Pusat wajib bertindak,” katanya.
Sementara itu, BPP PHRI melalui Dewan Kehormatan PHRI NTB saat dikonfirmasi belum memberi tanggapan hingga berita ini diturunkan. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here