Beranda Headline Soal Huntap, Zul Langsung Hubungi Wapres

Soal Huntap, Zul Langsung Hubungi Wapres

BERBAGI
IST/RADAR MANDALIKA SERIUS: Gubernur NTB, Zulkieflimasnyah didampingi Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah dan Sekda NTB, Rosyiadi Sayuti saat mempin Rakor progres rekonstruksi dan rehabilitasi korban gempa, kemarin di Mataram.

MATARAM – Penangan rekonstruksi dan rehabilitasi korban gempa masih menuai banyak kendala, khususnya untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) melalui bantuan stimulan. Pemrov tampak kebingunagna dimana khususnya di KLU belum banyak Huntap belum terbangun, sementara dalan waktu dekat Wakil Presiden RI, Jussuf Kalla akan bertandang ke Lombok mengecek langsung progres pembangunan Huntap baik model RISHA, RIKA dan juga RIKO.Dalam rapat rekonsrtuksi dan rehabilitasi yang digelar pemprov kemarin di Mataram.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah terlihat bingung sebab Wakil Presiden RI, Jussuf Kalla akan berkunjung lagi ke Lombok. Zul mengatakan, dari awal tujuan utama pemerintah mencari solusi ketika satu pekerjaan tidak bisa klar. Sama halnya dengan panel RISHA yang masih kesilitan untuk itu gubernur menekankan agar semua daerah khususnya KLU bisa memilih model lain selain RISHA.
“Jangan hanya RISHA tapi yang lainnya ini mau turun hujan. Di Sumbawa kalau tidak bisa RISHA mereka bangun model lain,” kata gubernur, kemarin.
“Saya malu sampaikan ke Wapres yang baru ada bahannya hanya 55 unit,” sambungnya.
Zul menanyakan apa kendala pembangunan non RIHSA tidak bisa dibangun bahakn ia heran kenapa pengusaha yang diundang tidak juga ada yang datang. Zul mengaku JK bukan orang sembarangan yang bisa diatur atur perjalanannya, kalau berkunjung sehingga Zul meminta agar pembangunan Huntap lebih banyak yang sudah jadi sehingga bisa leluasa dilaporkannya.
“ JK ini lain, dia tidak melihat rumah tetapi cari gudang material ada atau tidak terus kita mau jawab apa,” katanya.
Zul langsung menghubungi JK meminta solusi apa yang menjadi kendala khususnya yang masih terkendala Juklak yang disebut di dalam Inpres itu.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah memita Pemkab KLU khususnya bisa cepat mengambil keputusan jika ada masalah yang ditemui di lapangan. Bahkan kalau satu Pokmas yang sudah dibentuk bermasalah sebaiknya ditinggal saja terlebih dahulu. Rohmi meminta jangan sampai terkendala teknis lapangan akan menghambat pekerjaan Huntap.
“ Kecepatan di dalam memutuskan satu keputusan bersifat teknis sangat penting. Jangan hanya melihat progres berapa uang yang masuk di rekening pokmas,” tegas Rohmi dihdapan peserta rakor.
Data yang diterima di KLU kata dia, yang sudah masuk ke rekening kelompok berjumlah 32 ribuan rekening sementara yang masih cair diangka 5 ribuan. Yang menjadi masalah kata dia roses validasi yang masih molor belum lagi pembanguan Huntap belum maksimal. Dari data diatsa Pokmas yang baru terbentuk hanya 86 dengan 1.014 KK, jumlah itu yang sudah ada SK baru 73 Pokmas artinya masih sekitar 13.388 rekening uang kelompok yang belum tersalurkan ke Pokmas.

Sementara itu Bupati KLU, Najmul Ahyar mengatakan saat ini perkembangan verifikasi terus berjalan dimana yang sudah diverifikasi 57.214 dengan rincian 46 ribu lebih kategori RB dan sisanga yang rusak sedang dan ringan. Kemudian sebanyak 41.385 warga sudah memiliki buku rekening dan yang sudah terisi sebanyak 13.388 rekening. Adapun yang sudah ditransfer ke Pokmas mencapai 1000 an.
Yang menjadi kendala pembanguan Huntap kata Najmul, SDM Aplikator khususnya RISHA tanpa aplikator tidak bisa bergerak pembangunan Huntap. Saat ini sebanyak 50 orang sedang dilatih menjadi aplikator dengan berharap mereka mendapatkan sertifikasi resmi dari pemerintah. Menurut Najmul mereka itu hanya memilik ilmu saja namun tidak memilik modal pengadaan panel RISHA. Jumat pekan lalu, para pengusaha sudah ada yang berdatangan namun jumlah mereka masih terbatas namun pemda KLU juga memberikan kesepakatan pengusahabersama kelompoak untuk bisa menawarkan model Panel Huntap lainnya selaian RISHA, RIKA dan REKO.
“Ada model Rumah Instan Sederha dari Baja (RISBA) tetapi butuh uji kelayakan berhari hari. Ini lagi menjadi kendala besar,” terangnya.
Sementara itu, Ketua BPD Gapensi NTB Kukuh Sugiarto mengatakan, untuk membuat Panel Risba beutuh dilakukan uji mareri. Pihaknya dalam waktu dekat akan menysusun proposal uji materi tersebut. Pihaknya mengaku terkendala Juklak sehingga tidak bisa membuat Panel model Huntap lebih banyak.
Untuk Panel Risba memang membutukan anggaran 15 juta dengan tipe 18 dan suda ada 55 unit Bangsal. Tetapi kalau model RISHA kata dia masih banyak terekndala.
Sementara itu, pihak PUPR, Ghani mengatakan pembangunan RISHA terkunci Inpres nomor 5 tahun 2018 sehingga untuk membanguan panel Huntap baik model RIHSA, RIKA dan RIKO harus tetap mengacu kepada Inpres tersebut. Salah satu tugasnya kata dia menggaet 23 aplikator sehingga dirrapakan perusahaan BUMD bisa membuka pabrik dilokasi pembanguan seperti pengadaan pasir dan lainnya.
“Yang mengunci kita Inpres nomor 5,” katanya.
Sekda Sumbawa Barat, Abdul Aziz menyampaikan progres pembangunannya. Dimana di Sumbawa Barat yang sudah terbangun RISHA 3 unit, RIKO 194 dan RIKA sebanyak 11. Pembanguna panel RISHA cukup lama prosesnya sehingga masyara KSB kata dia lebih banyak memilij model RIKO.
“Kita koordinasi dengan PU, BNPB dan BPKP terkait dengn juklak dan turunanya kita buatkna juknis,’ bebernya. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here