Beranda Headline Tak Perlu Kunjungan, Warga Lebih Butuh Bantuan

Tak Perlu Kunjungan, Warga Lebih Butuh Bantuan

BERBAGI
Ist/RADAR MANDALIKA GERUDUK: Sejumlah massa saat memprotes bantuan yang dijanjikan pemerintah kepada para korban gempa.

Pencairan Dana Stimulan Ribet

KLU—Ratusan korban gempa bumi kembali menggelar aksi demo di Kantor Bupati Lombok Utara, kemarin. Kedatangan warga guna menuntut janji pemerintah tentang bantuan stimulant dari pemerintah pusat. Massa yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Korban Gempa ini menolak juklak-juknis bantuan stimulant. Sebab aturan tersebut dianggap sangat ribet bagi para calon penerima.
“Tidak perlu lagi Pak Bupati keliling sampai ke dusun-dusun. Pak Jokowi juga tidak perlu datang ke Lombok lagi. Kami hanya berharap uang Rp 50 juta itu segera cair,” ungkap salah satu koordinator aksi, Tarpiin Adam yang disambut teriakan massa lainnya.
Menurut dia, pemerintah terkesan berbelit-beli dalam mengimplementasikan janji Presiden. Belum lagi sekelumit Juklak-Juknis itu dianggap menjadi penghambat keluarnya bantuan. Hal ini justru diperparah dengan sikap Pemda yang seolah diam, sehingga tidak membela kepentingan masyarakat.
“Kami semua tahu ini kebijakan pemerintah pusat, namun setidaknya Pemda juga harus aktif untuk menyuarakan apa yang menjadi keinginan kami. Kami hanya mau, juklak-juknis bantuan itu disederhanakan. Itu saja,” tegas Orator lainnya, Endri Susanto.
Pendemo juga menyuarakan untuk menolak tiga jenis yang diberikan pemerintah dalam pembuatan rumah, yakni Risha, Riko dan Rika. Massa berkeinginan desain rumah yang akan dibangun sesuai dengan selera masyarakat yang tentunya bangunan ramah gempa.
Awalnya, massa menuntut Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar bisa menemui mereka. Namun, saat ini orang nomor satu di Lombok Utara itu tengah berada di salah satu desa dalam kegiatan pembagian buku rekening, di Desa Teniga dan Tegal Maja.
Akhirnya perwakilan massa diizinkan masuk dan berdiskusi dengan pejabat terkait, termasuk Wakil Bupati Sarifudin.
“Kebijakan ini kan sumbernya Inpres. Sejak awal saya banyak pertanyakan ke BNPB. Kami juga secara institusi berat jika tak melaksanakan amanah ini,” papar Wakil Bupati.
Sarifudin juga setuju dengan masyarakat. Menuirut dia, juklak-juknis tersebut tidak pro terhadap kepentingan masyarakat. Dari itu, dalam waktu dekat Pemkab, DPRD, serta perwakilan masyarakat berencana memperjelas persoalan tersebut ke Istana Negara.
“Mana yang lebih sederhana, mana yang lebih tak berisiko untuk masyarakat yang akan kita ambil,” janjinya.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara, Ardianto yang turut dalam pertemuan itu menyimpulkan, jika dalam waktu dekat seluruh pihak terkait akan pergi bertemu dengan Jokowi ke Istana. Di mana Pemda akan mengurus rencana pertemuan itu dalam waktu dekat.
“Kami minta Pemda segera bersurat ke istana. Mungkin nanti Pak Bupati, Wabup, Sekda, pimpinan dewan, dua perwakilan masyarakat dan dua perwakilan mahasiswa yang akan terbang ke Jakarta,” cetus Ardinato. (cr-dhe)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here