Beranda Lombok Barat Siswa MAN Lobar Tidak Dipaksa Beli Buku

Siswa MAN Lobar Tidak Dipaksa Beli Buku

BERBAGI
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA HM Nasri Anggara

LOBAR — Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Lobar HM Nasri Anggara memastikan, sekolahnya tidak mewajibkan membeli buku kurikulum 13 (K13). Menyusul adanya temuan Ombudsman NTB terkait diharuskannya madrasah membeli buku K13 sebesar 20 persen. Hal ini sempat menjadi polemik di Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi NTB. Sebab diduga terjadi manipulasi dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) untuk ribuan madrasah di NTB. “Kalau mandrasah negeri tidak termasuk dalam kebijakan diharuskan membeli buku materi K13 tersebut. Karena dalam aturan pemanfaatan dan BOS memang sudah dipatok oleh pusat dana pembelian buku itu 20 persen,” jelas Nasri yang ditemui di ruang kerjanya, kemarin.
Diakuinya, memang ada amanat 20 persen. Namun sudah ada petunjuk teknis (Juknis) yang mengaturnya. Hanya saja tidak sampai 20 persen. Alasannya, terdapat perbedaan RKKL madrasah negeri dan swasta. Madrasah negeri masuk di Daftar Isian Penggunaan Anggaran (Dipa). “Beda karakter BOS di negeri dan swasta,” ucapnya.
Bila madrasah negeri sudah dipatok, di swasta bebas menyesuaikan dengan kemauannya. Apakah 30 persen atau 40 persen, tergantung kebutuhan masing-masing. Pencairannya pun dilakukan pertiga bulan dalam setahun. “Kalau melihat dari aturan, kami di negeri tidak berkaitan dengan temuan tersebut karena kita sudah dipatok di Dipa,” ungkapnya.
Ia justru menduga adanya monopoli pembelian buku di madrasah swasta. Apalagi sampai ada pemaksaan. Meski demikian ia mengaku tidak tahu secara persis bagaimana mekanisme pencairan dana BOS untuk pembelian buku itu.
“Saya tidak tahu bagaimana persoalan di madrasah swasta,” tegasnya.
Ia mengaku, sebelumnya terdapat surat edaran untuk pembelian buku di salah satu percetakan tertentu. Surat edaran dikeluarkan Kemenag pusat sesuai ketentuan. Yakni melalui Kasi Madrasah dimasing-masing Kanwil Kemenag kabupaten/kota. Namun madrasah negeri tidak ada kaitannya dengan surat edaran tersebut.
“Yang kita dengar ada surat edaran, tapi kami di madrasah tidak tersentuh, karena madrasah negeri sudah selesai duluan pembelian bukunya,” sambungnya.
Efek adanya surat edaran itu, pernah ada penerbit buku yang datang ke sekolahnya. Tetapi surat edaran tersebut tidak dilaksanakan karena terlambat. “Memang ada madrasah yang sudah membeli, tetapi karena ada surat edaran sehingga dilakukan revisi,” pungkasnya. (win/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here