Beranda Headline Satu Suara, KLS Bisa Dimekarkan

Satu Suara, KLS Bisa Dimekarkan

BERBAGI
MUHAMAD RIFA’I / RADAR MANDALIKA Hj Rabiatul Adawiyah

LOTIM – Pemekaran Kabupaten Lombok Selatan (KLS), terus diperjuangkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) NTB. Selain memperjuangkan KLS menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB), juga memperjuangkan Kabupaten Samawa Rea dan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Dilihat dari segi kesiapan, KLS dinilai paling siap. Karena dilihat dari luas wilayah, jumlah penduduk dan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimilikinya. Tetapi dalam pemekaran ini, antara pemerintah daerah mulai dari Gubernur, Bupati, DPRD tingkat I dan II serta masyarakat harus satu suara.
“Saya melihat Lombok Timur dalam persiapan pemekaran ini sudah luar biasa. Patut juga kita berbangga hati, KLS, Samawa Rea dan PPS masuk prioritas,” kata Hj Rabiatul Adawiyah, anggota DPD RI bidang Komite I membidangi Pemekaran dan Penggabungan Daerah di kantor Bupati Lotim, kemarin.
Dia mengungkapkan, DPD sudah bertemu Wakil Presiden (Wapres) sebagai ketua DOB. DPD mendapat jawaban Wapres, bahwa pemekaran masih moratorium. Lantaran belum ada dana, seperti yang diungkapkan Menteri Keuangan.
Jika moratorium sudah dicabut, DPD dikatakanya tetap minta KLS, Samawa Rea dan PPS, menjadi prioritas. Sebab, usulan tiga daerah itu sudah diketok DPR RI. DPD sangat mendorong untuk masalah pemekaran. “Syarat pemekaran sudah diberikan, dan tidak harus diulang lagi. Kalau pun ada yang perlu direvisi atau ditambah, kita perbaiki. Mudah-mudahan dengan prioritas itu ketika moratorium dibuka pemerintah, usulan kita terwujud,” harapnya.
Memang ungkap Rabiatul Adawiyah, tujuan pemekaran untuk kesejahteraan masyarakat. Artinya, persiapan dilakukan pemerintah daerah, harus benar-benar disiapkan. Karena pusat selama ini menganggap DOB yang sudah ada, sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mendagri, hampir 80 persen boleh dikatakan gagal. Bagaimana tidak, setelah dimekarkan, kebanyakan mereka meminta gabung kembali, lantaran masyarakatnya belum siap dimekarkan. Karena itu, penting semua pihak harus satu suara, tidak boleh ketika dimekarkan lantas ada yang ngotot minta kembali ke daerah induk.
“Kita tidak tahu sampai kapan moratorium. Tapi untuk NTB sendiri, KLU termasuk DOB baru yang berhasil setelah lepas dari induknya,” pungkas Rabiatul Adawiyah. (fa’i/r3/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here