Beranda Headline Pungutan di PSTL Disebut Ulah Oknum

Pungutan di PSTL Disebut Ulah Oknum

BERBAGI
RIRIN/RADAR MANDALIKA AMBIL SERTIFIKAT: Warga mengantre untuk mengambil sertifikat yang dibuat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistem Gratis Lengkap (PTSL), kemarin.

MATARAM —Program Pendaftaran Tanah Sistem Gratis Lengkap (PTSL) diwarnai adanya kabar penarikan pungutan. Besaran pungutan antara Rp 350 ribu hingga Rp 500 ribu. Padahal sesuai aturannya, tidak boleh ada pungutan sepersen pun kepada masyarakat penerima program ini.
Saat dikonfirmasi, Kabag Pemerintahan Setda Kota Mataram I Made Putu Sudarsana menyatakan, kebijakan Pemkot Mataram bersama Badan Pertanahan Nasional/Agraria Tata Ruang (ATR) sudah jelas. PTSL digratiskan, alias tidak ada pungutan biaya apapun dari masyarakat yang membuat sertifikat. “Pemkot menganggarkan Rp 750 juta untuk PTSL ini. Sehingga sejak awal program ini digratiskan,” kata Putu.

Dalam pengalokasian anggaran itu telah disiapkan pula anggaran pengembalian materai. Dimana saat pembuatan sertifikat, warga mengeluarkan dua materai. “Diberikan pula dalam bentuk materai sebanyak dua materai per sertifikat,” jelasnya.
Adapula disiapkan dana saksi untuk dua orang orang. Dana bagi petugas yang mengantar berkas dari kelurahan ke BPN. “Ada juga honor lurah dan camat. Tidak dibebankan ke masyarakat,” ungkapnya.
Kalau pun ada penarikan antara Rp 150 ribu hingga Rp 500 ribu, menurutnya, pelakunya pasti oknum. Masyarakat silakan melapor ke aparat pemerintahan, atau pihak berwajib. Sebab, pungutan itu di luar kebijakan. “Kebijakannya, nggak ada pungutan. Tapi memang kita tidak punya kemampun mendeteksi orang per orang. Kita sudah turun bersurat. Sosialisasi ke masyarakat, dan sampaikan kalau kegiatan ini gratis,” tegasnya.
Ketika saat pemberkasan butuh biaya pal, dan materi, pastinya diganti oleh pemerintah. ”Mungkin, ada masyarakat yang malas mengurus, dan menyuruh orang untuk dimintai bantuan,” sebutnya.
Begitu juga kalau terjadi perjanjian antara masyarakat dan oknum yang dimintai bantuan mengurus sertifikat, menurut dia, dianggap di luar konteks. “Masyarakat bisa nggak memenuhi perjanjian itu, buat apa,” tandasnya.
Putu kembali menegaskan, dalam pengukuran pun tidak ada biayanya. Ia tak memungkiri adanya oknum yang menjual nama petugas pengukuran dari BPN untuk meminta bayaran. “Semua sudah ada dananya. Kalau ada indikasi setor ke kelurahan, lapor lurahnya. dari awal katakan gratis. Camat lurah ada honor. Tdk ada alasan lakukan pungutan,” tegasnya lagi.
Ia merasa perlu ada pembelajaran ke masyarakat sebagai penegasan jika PSTL ini benar-benar gratis. Jangan muncul anggapan di masyarakat jika untuk membuat sertifikat pasti membayar. “Padahal mereka yang bertransaksi dengan oknum,” sebutnya.
Terpisah, Kepala BPN Provinsi NTB Dalu Agung Darmawan juga menegaskan, PSTL ini gratis. Karena telah ada anggaran yang disiapkan Pemkot Mataram untuk membiayai pembuatan sertifikat. Secara aturan juga dijelaskan, tidak ada pungutan apapun kepada masyarakat yang membuat sertifikat di melalui PSTL ini.
Wali Kota Mataram, H Ahyar Abduh juga menegaskan, kalau ada pungutan di PTSL silakan lapor. Sejauh ini, Wali Kota mengaku belum menerima laporan warga yang ditarik pungutan. “Kalau ada pungutan bayaran. Silakan lapor, nanti carikan penggantinya,” tandasnya. (rin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here