Beranda Headline Anggota Dewan Ributkan Dana Aspirasi

Anggota Dewan Ributkan Dana Aspirasi

BERBAGI

MATARAM – Anggota DPRD NTB meributkan teknis dana aspirasi yang dititipkan di Dinas Sosial Provinsi NTB. Anggota dewan mempermasalahkan model penggabungan aspirasi satu anggota dengan anggota lain, sehingga berjumlah Rp 201.000,000. Oleh dinas langsung dilakukan model tendering di Unit Layanan Pengadan (ULP) barang dan jasa Pemprov NTB.
Salah satu anggota dewan yang enggan dikorankan namanya mengaku, sistem ini tidak perlu dilakukan sebab masing-masing pokok pikiran (pokir) yang dititip itu, masih hitungan puluhan alias tidak sampai Rp 201.000.000 untuk ditender. Sepengetahuannya, model ini hanya terjadi di Dinsos saja. Seharusnya langsung saja menyerahkan pokir itu kepada pihak dewan, melalui orang ketiganya yang akan langsung membelanjakan.
Kata sumber ini, masing-masing anggota dewan kata dia punya pihak ketiga yang dianggap kapabel untuk membelanjakan pokir tersebut. Dengan sikap ini, lanjutnya bisa merugikan masyarakat termasuk perekenomian di NTB. Pasalnya, kalau menggunakan tendering pembelanjaan dilakukan di luar daerah sebaliknya jika langsung dengan model Penunjukkan Langsung (PL) otomatis bisa langsung dibelanjakan di kawasan Mataram.

“Masyarakat dirugikan menunggu lama karena pemenang tender akan belanja di Jakarta. Coba kalau langsung serahin ke kami,” keluhnya dengan nada protes, kemarin.

Selaku wakil rakyat, dia perlu menjaga suasana konstituennya dimana mereka bisa langsung menerima bantuan alat sesuai yang dijanjikkan. Jika modelnya langsung diserahkan tanpa harus mengumpulkan Pokir dewan lain sampai berjumlah 201.000.000.

“Pokir saya mencapai 50 juta untuk bantuan alat. Ini ditunggu sama masyarakat. Kalau ditender kan harus nunggu lama,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial NTB, Ahsanul Khalik membantah kalau model tender itu dipaksakan, bahkan dia tampak menantang aturan mana yang membolehkan agar diperlihatkan langsung. Kalau aturan sekarang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lalu Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) dan BPK membolehkan dipecah pecah agar menunjukkan surat resminya.

“Landasan aturannya yang membolehkan mana? tunjukkan biar langsung kita pecah,” tegas Ahsanul Khalik.
Dia menjelaskan, penggabungan itu anggaran aspirasi yang sama dari beberapa anggota dewan, misalnya pengadaan kursi plastik bisa 10 anggota dewan setelah digabung nilainya menjadi di atas 200 dan memang harus dilelang.

“Bagaimana mau memecah sesuai dengan jumlah anggota dewannya sementara nomor rekeningnya sama. Masak 600 juta bentuk pengajuan barang yang sama mau dipecah,” terangnya.

Menurutnya, sejak Sia belum masuk jadi kepala dinas model pokir di Dinsos sudah seperti itu, dimana memang harus melalui proses tender lelang di ULP jika setelah digabung di atas 200 juta. Dia menegaskan, jika ada pihak ketiga yang dianggap dewan kapabel pihaknya mempersilakan untuk ikut lelang mengingat boleh diiukuti semua pihak tetapi tentu sesuai dengan aturan yang ada dalam pelelangan.

Ahsanul tampak heran dengan adanya komplain dari anggota dewan tersebut. Sejak dua tahun menjadi kepala dinas tidak pernah ada anggota dewan yang mempermasalahkan model itu. “Yang pasti kita aturannya kalau di atas 200 dengan jenis barang yang sama dan nomor rekening sama, wajib hukumnya lelang,” tegasnya lagi.

dia juga dengan tegas menyebutkan regulasi tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres baru itu mengatur kenaikan batas nilai pengadaan langsung Barang/Jasa pemerintah. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here