Beranda Headline Terancam Tak Bisa Dipertahankan

Terancam Tak Bisa Dipertahankan

BERBAGI
IST/RADAR MANDALIKA RAPAT INTERNAL: Ketua Kehormatan PHRI NTB, I Gusti Lanang Patra usai rapat internal dengan pengurus PHRI lainnya, kemarin di Mataram.

Polemik Posisi Ketua PHRI NTB

MATARAM – Posisi Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, L Hadi Faisal terancam tak bisa dipertahankan menduduki jabatan ketua. Pasalnya, dalam aturan yakni AD/ART PHRI mewaibkan pengurus PHRI masuk di dalam managemen hotel atau restoran.
Sementara, hasil penelursan dalam bunyi AD/ART PHRI. Secara normatif ketiak seseorang tidak masuk lagi menjadi anggota berarti tidak bisa menjadi pengurus. Untuk itu, dengan temuan tersebut serta menampung aspirasi dari beberapa pengurus inti lainnya, kemudian akan diserahkan Ketua Kehormatan PHRI NTB kepada Badan Pengurus Pusat (BPP) PHRI.
Ketua Kehormatan PHRI NTB, I Gusti Lanang Patra menegaskan, hasil masukan dari pengurus lainnya itu keputusan akan diserahkan ke pusat. Karena dalam mekanisme organisasi kata dia, jika ada satu masalah dalam internal PHRI apalagi melenceng dari aturan baku itu maka keputusan yang diambil akan ditentukan oleh BPP. Kehormatan PHRI memastikan sesegera mungkin masukan anggota itu akan dilayangkan ke BPP.
“Besok (hari ini, Red) kami layangkan hasil rapat tadi,” kata Lanang di Mataram, kemarin.
Dalam hal ini, pihaknya tidak mau memojokkan pihak tertentu hanya saja selaku yang berkicmpung dalam organisasi tentunya harus mencari solusi jika memang itu benar maka harus disampaikan kebenaran itu. Pihaknya juga tidak ingin memfitnah orang tanpa ada bukti atau saksi, namun pengakuan Hadi Faisal di s alah satu media, dia telah membenarkan dirinya tidak lagi menjadi bagian di D’praya hotel. Namun Hadi kata, dia tidak bisa mengikuti rapat tersebut, tapi akan tetap menerima apapun keputusan yang diambil dalam rapat.
“Dia ada di Jakarta tetapi Hadi sempat bilang apapun keputusannya akan diserahkan sepenuhnya,” cerita Lanang.
Hasil rapat internal itu diyakininya BPP akan mengambil satu keputusan yang bijaksana terlebih rapat itu menampung masukan dari anggota. Pihkanya tidak bisa menyebutkan apakah Hadi Faisal sudah tidak lagi menjabat sebagai ketua atau tidak.
“Kalau soal posisi itu kami tidak bisa berkomentar itu ranahnya BPP nanti yang akan memutuskan,” katanya.
“Jadi saya tidak mengurangi dan menambah ini apa adanya. Ndak ada hal hal luar biasa ini masalah PHRI dan harus memang diselsaikan secara internal,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua PHRI NTB L Hadi Faisal mengaku dirinya tengah berada di luar daerah. Hadi hanya memastikan dirinya tidak bisa berkomentar panjang terkait polemik ini, sebab ada mekanisme organisasi yang mengatur hal tersebut.
“Saya lagi di Jakarta,” kata dia.
“Ini silahkan bicara langusng sama BPP, dia selaku wakil ketua bidang organisasi di PHRI,” katanya.
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi BPP PHRI, Maulana Yusron menambahkan, ia memastikan Hadi sampai saat ini tetap menjadi Ketua PHRI NTB. Kalaupun ada kisruh di internal tentu pihaknya meminta rapat internal PHRI daerah diadakan nantinya akan dilanjutkan dengan aturan mekanisme organisasi. Maulana menegaskan, segala proses sudah sah dimana hasil Musda pucuk kepempinan PHRI NTB ada di Hadi Faisal lalu jabatannya sebagai ketua itu melalui surat keputusan ketua umum BPP.
Sehingga jika terjadi kisruh internal didaerah apalagi disebutnya Hadi tidak lagi sebagai ketua dengan alasan sudah tidak menjadi bagian dari salah satu perusahaan kontek itu yang bisa memutuskan adalah BPP.
“Dengan adanya kisruh ini makanya kami minta adakan rapat,” kata Maulana.
BPP hanya berharap PHRI NTB tidak lagi membuat satu kisruh apalagi NTB menjadi lumbung wisman sementara posisi PHRI saat ini tengah mengcover pemulihan pariwisata NTB pasca gempa.
“Kalau masalah internal kepengurusan secara internl akan diselesiakan BPP,” tutupnya. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here