Beranda Praya Metro Nyoblos Tembus, Tetap Batal!

Nyoblos Tembus, Tetap Batal!

BERBAGI
DOK/RADAR MANDALIKA HM Nursiah

PRAYA -Sekda Loteng, HM Nursiah menegaskan untuk yang nyoblos namun kertas surat suara ditemukan tembus. Dipastikan itu batal.

Sekda menyatakan, memang banyak desa sekarang masih mempersoalkan hal itu. Namun pihaknya tetap menyatakan sesuai aturan jika memang hal tersebut batal atau tidak sah. Jika ada panitia yang mengesahkan pada saat perhitungan suara tentu panitia sudah melanggar aturan. Sehingga, bagi desa yang sebelumnya mengesahkan surat suara yang dicoblos tembus hingga berlubang dua di kertas suara berpeluang untuk perhituangan ulang.
“Ini yang kita akan bahas dengan tim seketa pilkades. Sore (Kemarin Sore, Red) kami akan rapatkan terkait semua aduan yang dilayangkan oleh semua desa,” katanya di kantor bupati, kemarin.
Sementara, Kepala DPMD Loteng, Jalaludin menyatakan berulang kali bahwa surat suara yang mendapatkan dua coblosan di kertas suara itu batal. Bahkan pihaknya sudah berkosultasi dengan ahlinya dan memang itu tetap batal. Selain itu, syah tidaknya surat suara coblos tembus sudah dibahas sejak jauh hari oleh tim perumus yang berasal dari berbagai kalangan. Suara coblos tembus disepakati batal atau tidak sah.
“Kami sudah berulang kali menyatakan,” tegasnya.
Sementara itu, sejumlah calon kepala Desa di Kecamatan Janapria dan Desa Labulia Kecamatan Jonggat kembali melakukan aksi protes ke Kantor DPRD dan DPMD Loteng. Tuntutan mereka berbeda dengan desa lainya. Terkait pencoblosan simestris atau coblosan tembus pada surat suara itu seharunya disahkan, bukan dibatalkan.
“Itu harusnya disahkan,” kata Kuasa Hukum Aliansi Cakades Kecamatan Janapria, Apriandi saat ditemuai di kantor DPRD Loteng, kemarin.
Dia menyatakan, sebenarnya polemik yang sekarang terjadi ini pada multitafsir sah tidaknya surat suara yang terdapat dua coblos simetris di luar kotak poto calon Kades. Jika memang pemerintah ingin meredam permasalahan ini, paling tidak mereka harus bertanggung jawab. Artinya mereka berani untuk menyatakan bahwa itu sah bahkan bisa melakukan perhitungan kembali di lokasi umum.
“Banyaknya pendapat yang membuat kita marah,” jelasnya.
Dia menegaskan, Perbub tetang Pilkades pada pasal 16 Poin D, hanya menyebutkan jika ada coblos di luar kota itu tidak sah. Sehingga pemerintah daerah menafsirkan bahwa surat suara yang dicoblos tembus, karena tidak dibuka lipatannya itu adalah batal. Artinya aturan yang dibuat oleh pemerintah ini belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat maupun Panitia Pilkades. (jay/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here