Beranda Headline Ketua Kadin Dorong Pengurus PHRI Diganti

Ketua Kadin Dorong Pengurus PHRI Diganti

BERBAGI
IST/RADAR MANDALIKA Lalu Heri Prihatin

MATARAM – Ketua Kamar Dagang dan industri (Kadin) NTB, Lalu Heryy Prihatin mengaku, prihatin atas terjadinya polemik internal di tubuh perhimpunan hotel dan restoran indonesia (PHRI) NTB. Apalagi yang mengarah langsung kepada posisi ketua. Saat ini, katanya kita semua harus lebih fokus kepada kondisi pariwisata NTB pasca gempa, dimana tengah membutuhkan semangat kerja untuk bangkit. Dan ini juga bagian dari tanggung jawab PHRI.
Heri mengaku, organisasi PHRI berperan penting dalam pemulihan pariwisata termasuk PHRI memiliki PR besar, dimana akibat gempa karyawan hotel atau restoran banyak yang diberhentikan atau PHK, belum lagi hotel banyak yang tutup. Untuk itu, dengan kondisi PHRI NTB hari ini, Heri meminta agar pengurus PHRI diganti (revisi, Red) jika memang Ketua PHRI NTB, Lalu Hadi Faisal telah benar tidak lagi menjadi bagian di D’praya hotel.
“Saya belum tau kebenarannya, tetapi kalau benar harus segera direkonstruksi kepengurusannya, kata Heri Sabtu lalu di Mataram.
Heryy menjelaskan, sebetulnya orang yang bisa masuk di PHRI sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART) yang dipahami yaitu, mereka menjadi owner atau pemilik salah satu hotel atau restoran. Artinya, General Manager atau bidang lain selain pemilik tidak bisa menjadi bagian dari PHRI. Sementara dalam konteks PHRI NTB, kata dia baiknya internal PHRI bisa membahas terlebih dahulu atau informasi yang didapatkan, bahkan Hadi harus bisa diberikan ruang untuk membuktikan apakah tuduhan itu benar atau tidak. Kadin sebagai induk yang menaungi 1.200 Asosiasi termasuk PHRI, kata dia bukan ingin mengintervensi namun ketika terjadi kisruh kepengurusan, maka pihaknya mendorong agar segera dicarikan penyelsaiannya. Hadi ketika sudah benar tidak lagi bagian dari D’praya, kata dia maka baiknya pucuk kepemimpinan PHRI diserahkan ke orang lain yang memang menjadi owner atau pemegang saham satu hotel sesaui dengan amanat anggaran dasar PHRI sendiri. Heri juga menegaskan, jika mau membangkitkan pariwisata NTB dibutuhkan satu kekompakan internal asosiasi.
“Kami tidak bisa mencampuri asosiasi lain, tetapi kalau benar itu kondisinya boleh di PAW,” ujarnya.
Kadin juga akan mengcroscek kebenaran informasi yang diterimanya, sehingga tidak tumpang tindih. Kadin kata dia dalam persoalan ini, akan menyerahkan sepenuhnya penyelesaiannya ke internal PHRI.
“Nggak bisa satu orang itu, duduk ketika dia sudah tidak lagi mewakili satu perusahaan. Dia mau wakili siapa kalau betul tidak lagi dari satu hotel itu,” tegasnya.
Untuk itu, Kadin mengimbau agar PHRI bisa melakukan pembenahan internal organisasinya. Sebab, kondisi saat ini dibutuhkan leading sektor yang bisa mengembalikan kepercayaan pariwisata pasca gempa ini, PHRI salah satu tulang punggungnya. Kadin tengah melakukan koordinasi bersama gubernur NTB dan juga gubernur Bali untuk bisa membuka kerjasama supaya kepercayaan pariwisata NTB bisa ada bagi semua negara.
“Melalui Kadin di Bali agar ada kerjasama membantu pemulihan pariwisata Lombok-Sumabwa,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina PHRI NTB, I Gusti Lanang Patra mengatakan, besok (Hari Ini,Red) akan melakukan rapat internal untuk menyerap masukan anggota PHRI. Rapat internal sebetulnya akan dilaksanakan pada Sabtu lalu, namun karena sesuatu dan lain sehingga ditunda. Hasil rapat itu nantinya akan dibawa ke Pusat. Sebab, meski sebelumya pusat telah mengetahui kondisi PHRI NTB via surat yang dilayangkan dewan pembina namun pusat, Kata Gusti tidak bisa ujuk-ujuk mengambil keputusan.
“Harus ada cek ke bawah,” katanya. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here