Beranda Praya Metro Sejumlah Warga Protes ke Pemkab

Sejumlah Warga Protes ke Pemkab

BERBAGI
JAYADI/RADAR MANDALIKA PROTES: Sekda Loteng, HM Nursiah saat menjelaskan kepada warga, kemarin.

Polemik Hasil Pilkades Serentak

PRAYA— Sejumlah warga dari beberapa desa yang melaksanakan Pilkades serentak melakukan protes ke Pemkab Loteng. Sasaran pertama di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Loteng, kemarin.
Penyebab protes ini, dampak dari ditemukanya banyak surat suara yang berlubang dua saat penghitungan dilakukan. Oleh panitia Pilkades, surat suara itu dinyatakan sah. Namun ada juga di desa lain membatalkan itu semua.

Adapun warga yang datang itu, perwakilan Desa Janapria, Aik Bual, Wajageseng dan Montong Gamang serta beberapa desa lainya. Rata- rata mereka mengadukan temuan yang sama.

Salah satu warga Desa Bakan, Kecamatan Janapria Akbar Tanjung menyampaikan, pihaknya bersama warga datang untuk meminta kejelasan kepada pihak kabupaten. Pasalnya, dari 3.039 warga yang menggunakan hak pilihnya, terdapat suara yang batal 1.252. Surat suara ini, batal karena memang terdapat dua bekas coblosan.
“Ini yang kami pertanyakan,” katanya di depan media.
Akbar menegaskan, persoalan itu sekarang menjadi polemik karena banyak desa yang mengesahkan suara tersebut. Sementara di desanya malah tidak disahkan. Sebab, itu sangat merugikan salah satu kandidat yang dia dukung.
“Makanya kita hanya minta kejelasan,” ujarnya.
Sementara, Sudrianto warga Desa Janapria mengaku datang untuk memperjelas aturan Pilkades ini, pasalnya ada multitafsir yang terjadi di tingkat bawah terkait surat suara yang dicoblos di luar poto kandidat. Sehingga ini harus segera diberikan penjelasan oleh pihak kabupaten.
“Kesalahan itu karena lipatanya tidak dibuka secar utuh, makanya dobel coblosanya,” ungkapnya.
Dia mengaku, pihaknya memang sangat menyayangkan sikap dari pihak panitia yang kurang sosialisasi dalam hal tersebut, karena semestinya panitia juga membuka surat suara itu lalu kemudian diserahkan kepada pemilih, bukan malah memberikan warga dengan lipatan seutuhnya.
“Harusnya untuk menghindari hal ini. Panitia harus melakukan sosialisasi,” katanya.
Sementara itu, Sekda Loteng, HM Nursiah yang menemui warga di kantor bupati menjelaskan, memang dalam Perbup itu dinyatakan tidak sah, hanya saja karena melihat permasalahan itu hampir rata di setiap wilayah. Maka akan dilakukan pengkajian terlebih dahulu.
“Kami sudah mendapatkan laporan mengenai hal itu,” kata Sekda. (jay/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here