Beranda Headline Misbcah, Secara etika Ketua PHRI Harus Mundur

Misbcah, Secara etika Ketua PHRI Harus Mundur

BERBAGI
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Misbach Mulyadi

MATARAM – Polemik jabatan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Lalu Hadi Faisal masih bergejolak. Sejak diketahui dewan pembina PHRI NTB, Faisal tidak lagi menjadi bagian di D’Praya hotel membuat banyak pihak terkejut. Yang lebih parah lagi, sesuai aturan ini telah Ketua PHRI diduduki orang yang tidak lagi menjadi bagian di sebuah perusahaan hotel.

Anggota PHRI NTB, Misbach Mulyadi mengatakan dulu saat pemilihan sebagai ketua di D’praya memberikan dukungan kepada ketua. Namun saat itu, Hadi Faisal menjadi bagian di D’praya. Namun sekarang sudah berpindah tangan. Menurut Misbach, dari pada diminta mundur oleh pengurus PHRI pusat dan akan membuat dirinya malu, sebaiknya ketua PHRI harus mundur terlebih dahulu. Misbach mengumpamakan seperti anggota DPRD dari Partai Golkar, dimana ketika tidak lagi bagian dari Golkar maka dia harus mundur.

“Secara etika harusnya mundur. Ini kita bicara secara etika,” tegas Misbach di Mataram, kemarin.

Dia membenarkan bahwa Faisal terpilih melalui Musda namun saat ini atas fakta tidak lagi bagian dari salah satu hotel, otomatis tidak menjadi bagian dari PHRI, maka harus bisa melepas baju PHRI itu sendiri.

Misbach sendiri tidak mau dipimpin dari orang yang bukan dari PHRI, meski secara pribadi hubungannya dengan Faisal sahabat dekat, namun dalam hal ini beda konteks. “Saya nggak tau pemilik hotel lainnya, apakah senang dipimpin oleh orang yang bukan lagi jadi PHRI. Kalau saya nggak mau,” katanya.

Dalam hal ini, lanjutnya, keputusan ada di Hadi Faisal sendiri, sikap apa yang akan diambil namun jika kondisi itu dialami seorang, Misbach tentu ia tidak berhak memimpin PHRI. Dia akan menyatakan diri mundur dan menyampaikan kepada anggota lain bahwa tidak lagi bagian dari keluarga besar PHRI.
“Kalau saya di posisi itu, iya secara etis rasanya tidak berhak, ia mundur saja masak gaya-gaya jadi ketua PHRI tapi saya tidak bagian dari PHRI,” sindirnya.
Misbach menegaskan, bahwa untuk menjadi bagian dari PHRI sendiri harus ada rekomendasi dari hotel yang akan mewakili hotel itu. Sebab, itu syarat mutlak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PHRI.

Disinggung dengan langkah Dewan Pembina PHRI NTB bersurat ke pusat, Misbach menyebut hal itu tidak ada masalah sebab telah sesuai dengan mekanisme bahkan ketika surat itu telah diterima pusat, PHRI NTB sendiri tentu akan menunggu sikap apa yang akan diambil pusat. Dalam hal ini, pusat harus mengambil sikap supaya semuanya jelas.

“Kita tunggu keputusan pusat,” katanya.

Sementara itu, Ketua PHRI NTB, Lalu Hadi Faisal yang dikonfimasi mengaku tidak mau mengomentari masalah itu. Menurutnya, ada saatnya nanti dia berbicara panjang lebar terkait PHRI.
“Soal ini saya no comen. Ada saatnya nanti saya bicara,” jawab singkatnya. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here