Beranda Mataram Sidang Displin, Tiga ASN Terancam Disanksi

Sidang Displin, Tiga ASN Terancam Disanksi

BERBAGI
RIRIN/RADAR MANDALIKA Baiq Nelly Kusumawati

MATARAM —Tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Mataram, dihadapkan pada sidang disiplin. Rata-rata kesalahannya karena ketidakhadiran bekerja berdasarkan finger print. Padahal ketiganya menempati jabatan sebagai kepala seksi (Kasi). “Dua Kasi di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), dan satu di Dinas Lingkungan Hidup (DLH),” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati.
Saat sidang disiplin, kata Nelly, dua Kasi di Dispora telah hadir. Sedangkan satu Kasi di DLH tidak hadir. “Yang di DLH masih dikonfirmasi ke atasannya. Tetap kita panggil sampai ketemu,” tegas Nelly.
Sesuai ketentuan, ASN yang tidak disiplin bisa terkena sanksi. “Kalau sampai 46 hari tidak masuk, bisa diberhentikan tidak hormat,” kata Nelly.
Meski sudah disidang disiplin, terhadap ketiga ASN ini masih diberikan pembinaan dulu. Saat sidang, mereka banyak beralasan kesehatan sehingga tidak masuk kerja. “Walaupun sakit harus sesuai prosedur. Bisa pakai cuti sakit setahun. Kalau masih sakit bisa perpanjang enam bulan. Kalau tidak bisa juga, ajukan pensiun dini,” terangnya.
Nelly menyebut, ada ASN yang juga beralasan sudah finger print. Namun faktanya tidak tercatat masuk kerja. “Finger print tidak bisa dibohongi. Ngakunya finger print, tapi tidak kelihatan,” imbuhnya.
Selama tahap pembinaan, akan dilihat progress kedisplinan ketiganya. Apakah mentaati teguran yang diberikan atau tidak. Jika tetap mengulangi, bisa menjadi pertimbangat agar tak lagi memegang jabatan. “Jadi pertimbangan tim penyelesaian kasus displin,” sebutnya.
Diakui Nelly, kasus kedisplinan pegawai yang kini ditanganinya merupakan warisan. Ia bertekad menertibkan semuanya, sebagai pembelajaran bagi ASN lain agar lebih disiplin.
Selama tahun ini, sambung Nelly, sekitar lima ASN telah diberhentikan tidak hormat maupun diturunkan pangkatnya satu tingkat. Kasus yang sebelumnya ditangani tim penyelesaian kasus displin adalah perceraian ASN. Sementara kasus lain yang banyak terjadi adalah menikah lagi tanpa izin. “Mereka buat pernyataan siap diberhentikan jika mengulang kesalahannya,” jelasnya.
Tindakan yang diambil selama ini, diklaim Nelly sudah sangat tegas bagi ASN yang tidak taat aturan. Terlebih dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri. “Kita tertibkan mana yang kelihatan. Kita konfirmasoli apa masalahnya. Kalau sudah dua kali tapi tidak ada perubahan, apalagi pejabat tidak boleh (melanggar aturan),” tegasnya.
Terpisah, Kepala Dispora Kota Mataram Amran M Amin mengatakan, pihaknya secara internal sudah dilakukan pembinaan dan teguran.

“Dari sisi kehadiran, memang banyak bolongnya. Makanya kita panggil, dan alasannya bervariatif,” kata Amran.
Karena ketidakhadiran itu berdampak ke absensi sehingga harus diproses tim penyelesaian kasus displin. Amran pun mengaku, telah dimintai keterangan oleh tim. Pejabat di Dispora yang bermasalah itu inisal AS, dan SM. Untuk SM mengaku sakit jantung. Amran telah menyarankan SM mengikuti mekanisme jika sakit, yakni dengan mengajukan surat keterangan dokter. “Ketika opname memang sampaikan izin. Tapi pas control berobat tidak memberitahukan. Padahal sistem finger print tidak bisa dititip tangan orang lain,” tandasnya seraya menyebut, keduanya bisa dihitung jari masuk kerja dalam seminggu. Sehingga Amran selaku pimpinan mengajukan surat untuk memproses kedua anak buahnya yang malas tersebut. (rin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here