Beranda Lombok Barat Dampak Gempa, Puluhan Karyawan Dirumahkan

Dampak Gempa, Puluhan Karyawan Dirumahkan

BERBAGI
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA Asmuni Hadi

LOBAR —Puluhan karyawan hotel, dan penginapan di wilayah Senggigi terpaksa dirumahkan. Bahkan sebagiannya, sudah ada yang mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PHK terpaksa dilakukan sebagai dampak gempa bumi. Lantaran menurunnya pendapatan, akibat sepinya pengunjung.

Data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lobar, terdapat 68 karyawan yang dirumahkan dan di PHK. Antara lain, 52 karyawan dirumahkan oleh tiga hotel, 11 karyawan sudah di PHK oleh 6 hotel, dan sisanya 5 orang masih proses di PHK.
“Salah satu alasannya memang karena sepi, akibat kondisi force majeure,” ungkap Kasi Syarat Kerja dan Perselisihan Disnaker Lobar, Asmuni Hadi yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, kemarin.
Meski demikian, ada beberapa hotel yang tidak langsung mem-PHK karyawannya. Namun terlebih dahulu memberikan penawaran kepada karyawannya untuk bekerja di cabang lain. “Ada karyawan yang tidak mau berangkat alasan rumah rusak dan punya bayi yang tidak bisa ditinggal. Ada juga yang menerima tawaran itu,” ungkapnya.
Terhadap beberapa karyawan yang masih berproses untuk di PHK, masih tahap mediasi dengan pemilik perusahaan atau hotel. PHK tidak bisa sembarangan, harus sesuai ketentuannya. Seperti lebih dulu memberikan surat pemberitahuan (SP) 1 sampai 3. Hingga memberhentikan dengan pengiriman surat resmi.
Jika hal itu tidak ada, maka perusahaan wajib memilih untuk tetap memperkerjakan kembali atau PHK. “Dari perusahaan akan mempertimbangkan untuk mempekerjakan kembali. Dengan catatan akan memberlakukan dirumahkan sementara atas kondisi ini. Dan akan dipekerjakan kembali saat sudah pulih,” jelasnya.
Sejauh ini, sudah banyak kasus mediasi atas PHK ditanganinya. Banyaknya kasus itu tidak sebanding dengan jumlah tenaga mediator yang dimiliki Disnaker. Asmuni mengaku hanya seorang diri menjadi mediator hubungan industrial. Hal ini sudah disampaikannya kepada Kepala Disnaker untuk adanya tambahan tenaga.
“Yang kita sudah mediasi, ada yang sudah sampai kesepakatan bersama, ada juga yang tidak sepakat. Kita anjurkan berlanjut ke PPHI (Pengadilan Penyelesian Hubungan Industrial),” pungkasnya. (win/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here