Beranda Headline Atasnama TKI, Gugat ULP Imigrasi dan Dukcapil

Atasnama TKI, Gugat ULP Imigrasi dan Dukcapil

BERBAGI
MUHAMAD RIFA’I / RADAR MANDALIKA AKSI : Forum peduli TKI Lotim saat menggugat Imigrasi dengan aksi unjukrasa, kemarin.

LOTIM – Mengatasanamakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), puluhan massa aksi yang tergabung dalam Forum Peduli TKI Lombok Timur (Lotim), menggugat Unit Layanan Paspor (ULP) Imigrasi Selong. Massa juga menggedor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Massa mempertanyakan tidak sinkronnya data Dukcapil dan Imigrasi. Selain itu, mempersoalkan lamanya proses pembuatan paspor. Hingga meminta Dukcapil mempermudah pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) TKI.
Koordinator Umum (Kordum) Aksi, Henli Sunardi mengatakan, proses pelayanan paspor TKI di ULP Imigrasi Selong, disebutnya cukup rumit, dan berbelit-belit. Bahkan, paspor bisa diterbitkan setelah satu bulan. Proses di ULP Imigrasi Selong, menurutnya tak sebanding antara model pelayanan dengan janji-janji yang diucapkan. “ULP merubah sistem pelayanan, khususnya bagi pelayanan bagi para TKI. Apa masalahnya sehingga pemohon paspor harus menunggu lama dibandingkan pemohon paspor umum,” tegasnya.
Kaitan dengan proses Adminduk di Dukcapil, khususnya pembuatan e-KTP di Dukcapil memakan waktu cukup lama dengan birokrasi panjang. Massa menginginkan Dukcapil dalam melayani TKI, bisa diberikan kemudahan, dimana para TKI membawa berkas langsung guna menghindari Pungutan Liar (Pungli). “Tidak sinkronnya data antara Imigrasi dan Dukcapil, kerap membuat TKI kita bolak balik Dukcapi. Ironinya, paspor TKI kita bisa sampai satu bulan baru terbit. Kok paspor umum sehari dua hari bisa terbit,” tegasnya.
Di hadapan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lotim, massa meminta dewan memanggil sejumlah pihak terkait. Ia merasa, para TKI sudah dizolimi dengan proses birokrasi panjang, dan kekacauan data antara Imigrasi dengan Dukcapil. “Dewan harus melindungi TKI Lombok Timur, karena mereka adalah pahlawan devisa,” desaknya.
Kepala Seksi (Kasi) Lalu Lintas Izin Keluar Masuk (Lantaskim) ULP Imigrasi Selong, Sudirman Supriadi menjelaskan, terjadi perubahan sistem dari Imigrasi pusat, dalam proses pembuatan paspor. Perubahan sistem itu, wilayah Bali dan NTB menjadi pilot project. Sistem terbarukan ini, disebutnya mengalami banyak kendala, dan masih proses perbaikan, karena kali pertama diterapkan. Setiap kendala dialami, langsung dilaporkan ke pusat. “Setiap usulan pembuatan paspor, ada proses ajudikator. Proses ajudikator itu, dilihat apakah yang bersangkutan pernah membuat paspor atau tidak. Proses ajudikator ini, baru sebagian data yang sudah keluar, sementara data lama belum di Imigrasi,”jelasnya.
Penerapan sistem baru tersebut, merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di tingkat pusat. Artinya, semua pemohon paspor sudah terintegrasi datanya antara Dukcapil dengan Imigrasi. Tinggal melakukan pengecekan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data berupa NIK, sudah diambil ULP dari Dukcapil. Jika nanti data tidak muncul apalagi terkunci, jelas paspor tidak bisa dicetak. “Memang banyak kejadian seperti data terkunci karena NIK tidak sesuai. Namun setelah pihak pemohon melakukan konfirmasi ke Dukcapil, sehingga data tersebut bisa dibuka kembali,” tandasnya.
Kadis Dukcapil Lotim, H Sateriadi Kadis Dukcapil mengklaim, pengurusan Administrasi Dokumen (Adminduk) kependudukan sudah dilakukan sesuai undang-undang Adminduk, dan sesuai mekanisme yang ada. Munculnya masalah dalam sistem online, terjadi karena NIK pihak terkait berbeda. “Terdapat 200 ribu data yang masih menjadi masalah, karena nama yang dobel, NIK berbeda dengan orang yang sama, foto berbeda dan lainnya,” sebut Sateriadi.
Dukcapil saat ini, sedang memperkuat pelayanan di kecamatan. Rencananya, pelayanan di Dukcapil, akan ditutup. Sebab, pelayanan akan terfokus di tingkat kecamatan. Jika terjadi pelayanan yang kurang, ia berharap bisa dibicarakan lebih lanjut, dengan duduk bersama, untuk menyelesaikan masalah tersebut. “Kebanyakan petugas yang melayani status honor, perbulannya tidak menerima upah yang sesuai dengan yang diharapkan,” ujarnya.
Setelah mendengar aspirasi massa aksi, Ketua Komisi 1 DPRD Lotim HM Zuhri mengatakan, bahwa masalah dihadapi TKI kaitan dengan pembuatan paspor dan adminduk tidak bisa selesai hanya saat itu. Karena itu, Komisi I akan memanggil semua pihak terkait, seperti Dukcapil, ULP Imigrasi Selong, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Termasuk, akan melibatkan lembaga yang menaungi massa aksi. “Nanti setelah reses kita jadwalkan, untuk pertemuan,” janjinya. (fa’i/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here