Beranda Headline Polda Sarankan Agar Dilaporkan

Polda Sarankan Agar Dilaporkan

BERBAGI
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA MEGAH: Seorang pegawai Kemenag NTB saat melintas di depan kantor, kemarin.

Kasus Dugaan Manipulasi Dana BOS Madrasah

MATARAM – Kasus dugaan manipulasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar 20 persen, hasil investigasi Ombudsman RI perwakilan NTB belum disentuh aparat penegak hukum (APH). Pasalnya, sampai sekarang pihak Polda NTB belum menerima laporan. Untuk itu, Polda menyarankan agar dilaporkan.
Kapolda NTB melalui Kabid Humas Polda NTB, AKBP Komang Swartana menjelaskan, harus ada laporan yang masuk sebagai dasar untuk melakukan pemanggilan seseorang dalam pemeriksaan. Kecuali ketika tertangkap tangan APH sehingga tidak mesti melaporkan terlebih dahulu. Dijelaskan Komang mesti ada informasi didapatkan melalaui media namun penyelidikan tidak bisa dilakukan. Menurutnya, hasil investigasi yang dilakukan seseorang atau sebuah lembaga harus ditujukan ke Polda atau kejaksaan yang kemudian bisa dilakukan lidik awal.
“Yang merasa dirugikan membuat laporan atau pengaduan pasti segera ditindak untuk dilidik,” kata Komang di Mataram, kemarin.
Terkait hasil investigasi tersebut jika menemukan ada kejanggalan agar disampaikan melalui laporan resmi kepada APH. Ini telah diatur dalam ketetapan Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
“Silakan dilaporkan. Nanti akan diteruskan ke Ditreskimum,” janjinya.
Tekait dengan penyelidikan dan penyidikan nanti akan disampaikannya kepada pihak yang berwewenang. Namun demikian setiap kasus yang ditemukan ada kejanggalan harus dilaporkan.
“Harus ada laporan pengaduan sebagai dasar,” ungkapnya.
Seperti diketahui, Ombudsman perwakilan NTB menemukan dugaan manipulasi uang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada ribuan Madrasah baik jenjang tingkat MI sampai MA di NTB. Bahkan Ombudsman menemukan dugaan terjadi Korupsi dan Kolusi yang dilakukan secara sistemis, masih dan terkondisikan. Hasil investigasi yang dilakukan Ombudsman sejak September sampai Oktober ini disimpulkan telah terjadi dugaan perbuatan maladminitrasi penyimpangan prosudur, penyalahgunaan wewenang dan dugaan perbuatan melawan hukum pada proses pencairan dana BOS pada 2.256 Madrasah se-NTB pada pencairan tahap II tahun ini. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here