Beranda Lombok Utara Honorer Didesak Mundur

Honorer Didesak Mundur

BERBAGI

KLU —LSM Lombok Utara Corruption Watch (LUCW) mendesak Bupati dan kepala SKPD bersikap tegas menyikapi adanya tenaga honor/kontrak yang terdaftar sebagai daftar calon tetap (DCT) pada Pileg 2019 mendatang.
Direktur Eksekutif LUCW, Tarpiin Adam, menyampaikan, selaku tenaga kontrak, para DCT ini bekerja dibiayai oleh APBD. Sehingga mestinya mereka harus memilih salah satu, tetap maju atau mundur dari pencalonannya.
“Meskipun tenaga honor, kontrak tidak diatur oleh PKPU, tetap honorer itu dibiayai APBD,” ujar Tarpiin.
Pandangan dia, sumber daya tenaga honor/kontrak di dinas harusnya dikelola sesuai aturan yang berlaku di kepegawaian. Artinya, larangan politik praktis tidak hanya berlaku bagi ASN melainkan tenaga honor di dalamnya.
Kabarnya terdapat sekitar dua orang tenaga honor/kontrak yang saat ini aktif di SKPD. Salah satunya staf di Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan PTSP KLU. Staf inisial FF berstatus tenaga kontrak. Ia masuk sebagai Caleg PKS untuk Dapil I, Pemenang dan Tanjung.
Sementara ditemui wartawan, FF mengakui dirinya sudah tercatat sebagai DCT pada Pileg 2019 mendatang. Saat ini pun aktif bekerja sebagaimana biasa di Disnaker.
“Sebelum mencalonkan diri, saya sudah konsultasi ke atasan,” aku FF.
Hasil konsultasi sudah dapat disimpulkan, bahwa para pejabat di Disnaker memberi izin pencalegan kepada yang bersangkutan sehingga ia berani melengkapi berkas Caleg di PKS.
Terpisah, Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto menegaskan bahwa tenaga kontrak harus mundur ketika sudah terdaftar sebagai DCT.
“Tapi kalau ikut daftar CPNS, boleh-boleh saja. Itu artinya dia tidak serius nyaleg, tapi hanya sebagai pelengkap,” ujarnya.
Sementara, Ketua Panwaslu Lombok Utara, Adi Purmanto justru menyatakan sebaliknya. Menurutnya, pegawai honor daerah tersebut tidak harus mundur sebagaimana PKPU 20.
“Boleh dia nyaleg, sama dengan anggota BPD. Tapi kalau PNS ya harus mengundurkan diri,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar KLU, Achmad Dharma mengakui jika ada anak buahnya yang mendaftar Caleg tidak akan diizinkan sebagai tenaga kontrak lagi.
“Pemberhentiannya tinggal tunggu administrasi. Kalau tenaga kontrak tanpa surat pengunduran diri kita lagi proses pemberhentiannya,” tegas Dharma.
hal senada diungkapkan Kadis Naker PM PTSP KLU, Vidi Ekakusuma. Dia mengaku tegas bahwa FF yang bekerja di instansinya akan diberhentikan. Yang bersangkutan akan diminta membuat surat pengunduran diri karena terdaftar sebagai Caleg.
“Yang bersangkutan akan kita minta mundur. Oktober ini sudah tidak di sini lagi,” tegasnya.
Vidi membenarkan bahwa FF pernah konsultasi kepadanya. Namun ia membantah telah memberi restu pencalegan tersebut. Sebaliknya ia hanya memberi pandangan perihal status tenaga kontrak jika memilih jalur politik. (cr-dhe)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here