Beranda Headline SK Plt Kades Ombe Baru Dituding Palsu

SK Plt Kades Ombe Baru Dituding Palsu

BERBAGI
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA HEARING: Kuasa Hukum H Mazni, Agus Kamarwan bersama warga Dusun Ombe Desa menyampaikan dugaan pelanggaran atas SK Plt di DPRD Lobar, kemarin.

Kubu H Mazni Akan Pidanakan Bupati

LOBAR—Mediasi Pemkab Lobar atas persoalan sengketa Pilkades Ombe Baru, belum menemui titik terang. Pihak penggugat (H Mazni) bersikeras menolak pengangkatan Plt Kepala Desa (Kades) Ombe Baru yang ditunjuk Pemkab Lobar.
Bentuk protes kubu H Mazni dilakukan dengan hearing ke DPRD Lobar, kemarin. Membawa sekitar ratusan warga Dusun Ombe Desa, perwakilan H Mazni diterima Wakil Ketua I DPRD Lobar Multazam. Hadir pula Asisten I Setda Lobar bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lobar.
Beberapa bukti pelanggaran atas pengangkatan Plt itu diungkapkan kuasa hukum H Mazni, Agus Kamarwan. Menurutnya, pengangkatan Plt itu cacat hukum dan melanggar ketentuan perundang-undangan. “Kedatangan kita untuk menyampaikan kepada lembaga legislatif untuk mendesak agar Bupati Lobar segera melaksanakan keputusan pengadilan itu,” tegas Agus selepas hearing.
Kalangan dewan pun diminta merekomendasikan kepada Gubernur untuk pemberhentian sementara Bupati Lobar dari jabatanya. Sebab sikap Bupati menerbitkan SK Plt untuk pengganti sementara, dianggap tidak menjalankan dan melanggar peraturan perundang-undangan dan aturan lainnya. Mengingat dalam Keputusan PTUN, Bupati sudah diwajibkan untuk mengangkat H Mazni Hamid sebagai kades yang baru. Ini dianggap oleh pihaknya sudah melanggar sumpah jabatannya sebagai Bupati yang siap menjalankan segala undang-undang dan aturan lainya. “Konsekuensinya harus diberhentikan sementara. Itu hak istimewa DPR untuk melakukan paripurna dilanjutkan kepada Mahkamah Agung (MA),” jelasnya.
Selain itu, Bupati dianggap sudah melakukan pelanggaran pidana. Karena pihaknya menemukan unsur pemalsuan dalam SK Plt yang diterbitkan pada 16 Oktober 2018 lalu. Dimana Keputusan Ketua PTUN Mataram tertanggal 10 Oktober 2018 yang menjadi penimbang diterbitkannya SK Plt itu, dipalsukan. Dengan menambahkan perihal pengangkatan Plt. Sebab dalam SK itu tertera keputusan yang isinya memberhentikan Kades Ombe Baru dan mengangkat Plt Kades. Padahal dalam Keputusan PTUN Mataram tertanggal 10 Oktober, tidak mencantumkan pengangkatan Plt. Namun menerbitkan keputusan PTUN yang baru untuk mengangkat H Mazni sebagai kades Ombe Baru.
“Tetapi ditambahkan oleh Bupati Lobar dan jajarannya diperihalnya. Sedangkan dalam surat itu (keputusan PTUN) tidak ada perintah mengangkat penjabat (Plt), keterangan ini adalah palsu,” tegasnya.
Ia merasa ada upaya kriminal yang dilakukan pihak Bupati. Bahkan ini menjadi pertanyaan pihaknya, kenapa Bupati tidak melaksanakan putusan pengadilan itu selama berbulan-bulan.
Ia pun menduga hal ini dikarenakan persoalan politik. Sebab mantan kades yang terdahulu diduga merupakan tim sukses dari Bupati saat Pilkada Lobar 2018 lalu. “Kami meminta agar segera melantik H Mazni Hamid agar pelayanan public bisa segera berjalan,” pungkasnya.
Menanggapi persoalan itu, anggota Komisi I DPRD Lobar, Bakti Jaya meminta kepada Pemkab Lobar segera mengangkat H Mazni Hamid sebagai Kades yang baru. Sebab sudah ada landasan berkekuatan hukum tetap dari Keputusan PTUN. “Saya dari Fraksi PAN meminta ini segera diselesaikan, jangan ditunda-tunda agar tidak terjadi perpecahan di masyarakat,” pesannya.
Hal senada disampaikan Wakil Katua I DPRD Lobar, Multazam. Aspirasi dari pihak H Mazni sudah ditampung, selanjutnya dirapatkan oleh unsur pimpinan dan Komisi I. Untuk mengambil langkah selanjutnya. “Secepatnya kami di DPRD meminta kepada Asisten I untuk memproses aspirasi pihak Mazni secara tepat dan tepat,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten I Setda Lobar, H Ilham mengaku akan segera menyampaikan aspirasi pihak H Mazni kepada Bupati. Untuk selanjutnya dilakukan rapat membahas permasalahan itu. “Karena kita berpihak kepada semuanya, bukan pada satu pihak,” ujarnya.
Terkait dengan dugaan pelanggaran landasan hukum yang dipergunakan Pemkab untuk SK Plt, Ilham belum bisa memberikan jawaban. “Mungkin secara detailnya Kabag Hukum yang lebih pas memberikan jawabannya,” kilahnya. (win/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here