Beranda Headline Satu Anggota Pol PP Terbukti Positif

Satu Anggota Pol PP Terbukti Positif

BERBAGI
IST/RADAR MANDALIKA SERAHKAN HASIL: Kepala BNN Kota Mataram, Nur Rachmat (kanan) berbincang dengan Dansat Pol PP Kota Mataram Bayu Pancapati usai menyerahkan hasil tes urine, kemarin.

Dari Hasil Tes Urine

MATARAM—Tes urine terhadap anggota dan pejabat di Satpol PP Kota Mataram yang dilakukan Senin (15/10) lalu, telah mendapatkan hasil. Kemarin, map berisi hasil tes diserahkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram Nur Rachmat kepada Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana dan Komandan Satuan (Dansat) Pol PP Kota Mataram Bayu Pancapati.
Kepada wartawan, Dansat Pol PP Kota Mataram Bayu Pancapati mengatakan, satu anggotanya terdeteksi positif berdasarkan hasil tes urine. “Saya sudah terima hasilnya, dan ditemukan satu anggota positif. Itu karena kelebihan dosis semacam obat penenang,” ujar Bayu.
Meski hanya obat penenang, bila sudah dikonsumsi berlebihan maka akan serupa narkoba efeknya. Anggota tersebut, menurut Bayu, berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Satpol PP Kota Mataram. “Bukan di bagian operasional. Tapi tugasnya penjagaan di kantor. Kalau operasional jangan macam-macam,” tegasnya.
Anggotanya ini, lanjut Bayu, diketahui sedang patah hati sehingga mengkonsumsi obat penenang. “Ini jadi pelajaran buat kita semua agar berhati-hati mengkonsumsi apapun. Karena sedang marak permen saja bisa diselipkan narkoba,” ungkapnya.
Terhadap anggota tersebut, akan menjalani asistensi oleh BNN. Sementara Bayu juga telah memberikan surat teguran agar tidak mengulangi perbuatannya. “Kita berikan pemahaman. Kalau PTT bisa kapan saja diberhentikan. Walaupun hanya petugas jaga kantor juga tidak boleh. Harus fokus laksanakan tugas,” tandasnya.
Terpisah, Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana juga tegas menyatakan, terhadap pegawai Kota Mataram yang terindikasi pengguna narkoba akan dikenakan sanksi sesuai aturan kepegawaian. Bila PTT, sanksi akan dijatuhkan setelah berkoordinasi dengan bagian kepegawaian. “Bisa langsung dipecat, tergantung seberapa berat pelanggaran dan seberapa sering melakukan kesalahan,” ujar Mohan yang mengaku sudah menerima laporan BNN, namun belum membuka hasilnya.
Setelah Pol PP melakukan tes urine, tidak menutup kemungkinan tes serupa akan dilakukan pada OPD lain. “Secara bertahap. Kita akan minta BNN untuk bisa dilakukan pengecekan ke dinas lain bila diperlukan,” ungkapnya.
Kepala BNN Kota Mataram, Nur Rachmat mengatakan, tes urine bisa atas inisiatif BNN atau permintaan OPD. Apalagi telah ada Memorandum of Understanding (MOU), didukung penuh Perwal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Mataram. “Harus lihat pemetaan, mana yang urgen dulu. Karena biaya tes urine tinggi juga, per orang Rp 100 ribu,” pungkasnya. (rin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here