Beranda Headline Permohonan Bawaslu Ditolak, Fauzan Caleg Sah

Permohonan Bawaslu Ditolak, Fauzan Caleg Sah

BERBAGI
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Lalu Aksar Ansori

MATARAM – Polemik pencalonan Ketua BPPD NTB, Fauzan Zakaria sebagai Caleg pada tahun 2019 sudah berakhir. Fauzan dinyatakan sah menjadi Caleg sekalipun menjabat Ketua BPPD.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB, Lalu Aksar Ansori mengatakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI membacakan keputusan terkait sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif dilakukan KPU NTB dengan menetapkan Ketua BPPD NTB, sebagai caleg di Daftar Caleh Tetap (DCT) DPRD NTB.

Aksor menjelaskan, amar putusannya Bawaslu RI menyatakan, KPU provinsi NTB dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif terkait dengan diloloskan Ketua BPPD NTB sebagai caleg dari Dapil IV Lombok Utara.

“Pihak terlapor (KPU NTB, Red) tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administratif,” kata Aksor di Mataran kemarin.
Dalam kesempatan itu. Hadir dari pihak pelapor dalam hal ini Bawaslu, Suhardi dan pihak terlapor KPU NTB Ilyas Sarbini. Dengan demikian. Eksepsi disampaikan pihak terlapor KPU NTB diterima tentang pengertian badan lainnya.
Menurutnya, BPPD bukan lembaga pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik. Sebab itu, Fauzan Zakaria Amin tidak perlu mundur dari jabatan.

“Jadi tidak ada pelanggaran administratif,” kata Aksar.

Apa yang menjadi amar putusan Bawaslu sudah sesuai dengan kesimpulan disampaikan pihak terlapor (KPU NTB) dalam sidang pemeriksaan terkait temuan dugaan pelanggaran administratif dilaporkan Bawaslu NTB kepada Bawaslu RI.

Dalan kesimpulan tersebut, pihak terlapor KPU NTB meminta kepada Bawaslu RI memutuskan serta menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada Tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan UU. Dan
memutuskan serta menyatakan Surat Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor: 260 lHK.O3.1-KptlS2lProv lIXl2OlS tentang Penetapan DCT anggota DPRD Provinsi NTB pada pemilihan umum tahun 2019 sah menurut hukum.
Sementara, Bawaslu NTB Divisi Hukum, Informasi dan Data, Suhardi menyatakan, tentu pihaknya tunduk dan patuh dengan apa menjadi amar putusan Bawaslu.
“Apa yang menjadi keputusan Bawaslu RI tentu harus diterima,” katanya saat dikonfirmasi. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here