Beranda Headline FHK2I Lotim Minta Dianak Emaskan

FHK2I Lotim Minta Dianak Emaskan

BERBAGI
MUHAMAD RIFA’I / RADAR MANDALIKA MENGADU: Puluhan massa FHK2I Lotim beramai-ramai memasuki gedung DPRD Lotim untuk mengadukan nasibnya, kemarin.

Ancam Mogok, dan Demo Massal

LOTIM – Puluhan massa dari Forum Honorer Katagori 2 Indonesia (FHK2I) Lombok Timur (Lotim), ramai-ramai mendatangi gedung wakil rakyat. Tujuan mereka tidak lain, meminta pemerintah memberikan pengkhususan pada para FHK2I. Untuk bisa mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Bahkan, FHK2I meminta kepada pemerintah agar dianak emaskan. Jika Pemda Lotim tidak ada respon atas aspirasinya itu, mereka mengancam akan melakukan aksi besar-besaran hingga mogok massal.
Ketua FHK2I Lotim, Muhamad Arjuna mengatakan, peraturan Kemenpan RB Nomor 36 Tahun 2018, yang membatasi usia CPNS maksimal 35 tahun, dinilainya bentuk penzoliman terhadap forum K2 yang sudah lama mengabdi. Namun jika memang tidak bisa terakomodir dalam CPNS karena aturan umur, mendesak pemerintah setidaknya mengakomodir FHK2I menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K), tanpa melalui tes. “Yang jelas, kalau tidak ada solusi atas tuntutan itu, kami akan mogok kerja. Apa iya atlet diberikan perhatian besar, sementara kami diabaikan sama sekali,” tegasnya.
Disebutkan Arjuna, jumlah FHK2I Lotim sebanyak 1134 orang. Diantaranya, guru SD sebanyak 556 orang, guru SMP sebanyak 106 orang, guru SMK 17 orang, guru SMA 28 orang, guru TK 3 orang. Sementara yang tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), administrasi kesehatan 2 orang, sanitarian 5 orang dan teknis administrasi sebanyak 412 orang. “Kami yang jumlahnya 1134 orang ini, pernah mengikuti tes K2 pada tahun 2013 silam,” sebutnya.
Memang lanjut Arjuna, banyak jumlah FHK2I Lotim yang tidak masuk dalam katagori sesuai yang disyaratkan 35 tahun. Sebab ada yang kelahiran 1962 hingga 1984. Di lain pihak, terdapat pula K2 yang usianya di bawah 35 tahun, dan masuk katagori khusus dari Kemenpan RB, dengan kriteria tertentu. Mereka yang masuk katagori khusus, selain usia 35 tahun ke bawah terhitung per 31 Agustus lalu, juga harus sudah menyandang S1 sebelum tahun 2013 lalu. Dari 162 jumlah yang umurnya di bawah 35 tahun, yang memenuhi kriteria jalur khusus tersebut terhitung per 1 Agustus lalu, sebanyak 95 orang. Sementara, kuota diberikan pusat terhadap Lotim sebanyak 72 orang. Sehingga dari 95 itu, 23 orang diantaranya, salinannya tidak keluar dari Kemenpan RB.
“Kalau pun CPNS tidak bisa, P3K juga tidak bisa, setidaknya pemerintah bisa meningkatkan kesejahteraan kami. Kami hanya menerima per 3 bulan, itu pun di bawah Rp 500 ribu,” tegasnya.
Senada diungkapkan Sekretaris FHK2I Lotim, Tafaul Khair. Ia tak ingin perjuangan mereka kesannya hanya sampai di sini, tanpa ada tindak lanjut sampai pemangku kebijakan. Sebab, perjuangan forum honorer ini tidak seenak dibayangkan. Jutaan uang sudah dihabiskan saat pemberkasan bisa masuk K2 tahun 2013 lalu. “Kalau P3K tes, sama halnya akan menjadi pil pahit dan bahkan menjadi racun. Sebab jika tidak lulus, akan dikembalikan atau dirumahkan ke daerah masing-masing,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, H Daeng Paelori Wakil Ketua DPRD Lotim mengatakan, regulasi baru dari Kemenpan RB cenderung merugikan para FHK2I. Hasil hearing ini akan ditindak lanjuti dengan rapat kerja bersama komisi terkait, dan pihak lainnya seperti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Harapannya, sebagai koordinator Komisi II DPRD Lotim melakukan konsultasi dengan Kemenpan RB. Sehingga titik temu dan persoalan regulasi yang cenderung merugikan ini, seperti apa nantinya ditanggulangi pemerintah. “Jika nanti sama sekali tidak bisa menjadi PNS dengan peraturan yang ada, masih ada satu pintu masuk melalui P3K. Jika tetap tidak bisa karena harus melalui tes, dewan akan meminta Bupati memperhatikan FHK2I, dalam bentuk SK Bupati,” ujarnya.
Kesempatan itu pula, Saprudin Ketua Komisi II DPRD Lotim mengungkapkan, peraturan Kemenpan RB Nomor 36 Tahun 2018 yang mengatur tentang batasan usia CPNS ini, diharapkannya ada solusi dan titik temu. Pihaknya dari Komisi II DPRD Lotim, akan komunikasi dengan Pemda maupun Kemenpan RB. Sehingga apa yang menjadi harapan dari FHK2I Lotim bisa terwujud.
“Masalah ini akan kita bawa ke rapat kerja dewan. Termasuk rapat kerja dengan pihak-pihak terkait lainnya,” terangnya.
Sementara itu, M Bahrain Kabid Data dan Informasi BKPSDM Lotim menjelaskan, BKPSDM sudah bersurat ke pemerintah pusat, sebagai upaya pemerintah membela FHK2I. Bahkan, surat sudah dilayangkan bersama saat penjabat Bupati waktu lalu. Tinggal upaya bersama dewan untuk memperjuangkan nasib para FHK2I Lotim ini.
Penting diketahui lanjut Bahrain, informasi diterima dari Kepala BKPSDM, setiap Rapat Koordinasi (Rakor) dengan pemerintah pusat, tak pernah ditutup dengan kalimat hamdalah. Melainkan, selalu berakhir dengan keributan. Pasalnya, masing-masing daerah mempertahankan aspirasi, seperti aspirasi perjuangan FHK2I. “Untuk memperjuangkan FHK2I tidak bisa dari pemerintah daerah saja, tapi juga dibutuhkan keterlibatan instansi lain,” tutup Bahrain. (fa’i/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here