Beranda Headline Ribuaan Rumah Tidak Layak Huni di NTB

Ribuaan Rumah Tidak Layak Huni di NTB

BERBAGI
IST/RADAR MANDALIKA MEMPRIHATINKAN: Seorang pemuda tengah melintas di depan bangunan rumah tidak layak huni, belum lama ini.

Pemprov Gelontorkan 57 Miliar untuk Atasi

MATARAM – Keberadaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih menjadi persoalan besar bagi Pemprov NTB. Sampai tahun ini, RTLH NTB mencapai 239.000 unit yang tersebar di semua daerah. Khususnya daerah yang angka kemiskinanan tinggi seperti di Lombok Timur dan Lombok Tengah dengan jumlah penduduk terbesar.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB, I Gusti Bagus Sugihartha mengaku untuk tahun ini, pemprov menyediakan anggaran sebesar 57 miliar untuk pembangunan 250 RLTH. Namun, pihaknya tidak menyampaikan data lengkap di daerah mana saja RTLH akan dibangunnya. Namun yang jelas kata Sugiharta, pembangunan RTLH kemungkinan di beberapa titik tidak jadi dibangun di lokasi tersebut akibat gempa yang melanda Lombok dan Sumbawa.
Khsusunya bagi daerah terdampak agak sulit bisa dibangun RTLH, karena menghindari kekhawatiran bentuk strukrur bangunan. Program RTLH kata dia, pembanguna rumah tidak layak huni menjadi layak huni sementara daerah yang terdampak misalanya di KLU saja tidak bisa dibangun sebab rata-rata rumah mereka hancur total. Bahkan di KLU yang telah positif mendapatkan jatah 60 RTLH akan dipindah ke Lombok Timur bagian Keruak.
Sugiharta juga menjelaskan, beberapa model stimulan dalam pembangunan RTLH berbeda beda baik di Lombok dan di palau Sumbawa dimana ada yang anggarannya 15 juta per unit, 12 juta atau 5 juta namun disedikan bahan dan 2,5 juta merupukan upahnya. Yang 15 juta itu kata dia, diberikan langsung ke masyarakat khusnya untuk rumah model rehbilitasi ada juga modelnya dibantu bahan material dan diberikan uang upah tukang.
“Kalau sangat tidak layak huni rumah dirobohkan dan dibangun ulang oleh pelayanan jasa,” kata Sugiharta di Mataram.
Untuk RTLH tipe 21 kata dia, dana yang dissipakan beda beda dimana untuk Pulau Sumbawa kisaran angka mencapai 29 juta dan di Lombok 27 juta per unit. Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang meneriam sasaran RTLH diminta pemprov untuk dilakukan gotong royong.
Tahun depan kata dia konsep pembangunan RTLH dari tidak layak huni menjadi layak huni dan tahan gempa. Ia juga memastikan anggran RTLH tahun ini terus berjalan. Pihaknya juga memastikan dari data RTLH yang dimiliki NTB tahun ini kemungkinan bisa berkurang hal itu disebabkan rumah yang terkena gempa dirobohkan dan dibuat ulang oleh pemerintah.

Sementara itu, anggota DPRD NTB Ruslan Turmuzi mengaku keberhasilan daerah selain diukur dari tingkat penururan kemiskinan juga terkait jumlah RTLH. Jika jumlah RTLH masih banyak, maka kepala daerah belum berhasil menyiapkan satu kebutuhan penting masyarat yaitu rumah yang layak ditempati. Ruslan juga menyebutkan sampai saat ini, masalah daerah yang masih menjadi PR besar gubernur selain angka kemiskinan juga RTLH.
“Kalau dua hal itu masih menjadi masalah daerah, berarti tidak bisa kita sebut kepala daerah berhasil memimpin,” kata Ruslan terpisah. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here