Beranda Lombok Barat Huntara Tak Dialokasikan Dalam APBD-P

Huntara Tak Dialokasikan Dalam APBD-P

BERBAGI
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA PARIPURNA: Pengesahan Perda APBD-P yang ditanda tangani Bupati Lobar bersama unsur pimpinan DPRD Lobar di Ruang Sidang DPRD Lobar, kemarin.

LOBAR —Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018 akhirnya disahkan, kemarin. Pengesahan itu ditanda tangani Bupati Lobar bersama unsur pimpinan DPRD Lobar pada sidang paripurna.
Sejumlah anggaran di seluruh organisasi perangkat Daerah (OPD) terkena rasionalisasi, sebagai dampak tidak terpenuhinya target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun di postur APBD-P, ternyata tidak ada anggaran untuk pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi korban gempa. Padahal sebelumnya, dewan sudah menyuarakan agar Huntara masuk sebagai salah satu item di APBD-P.
Terkait itu, Wakil Ketua III DPRD Lobar, H Sulhan Mukhlis Ibrahim mengatakan, tidak masuknya anggaran untuk Huntara di APBD-P karena adanya rasionalisasi. “Sementara tidak ada penambahan belanja pada porsi anggaran belanja,” ungkap Sulhan yang ditemui selepas paripurna.
.
Akibat rasionalisasi, seluruh belanja daerah berubah Rp 1 triliun lebih. Terdiri dari belanja tidak langsung Rp 915 miliar, dan belanja langsung Rp 806 miliar. Kecuali penambahan porsi belanja untuk belanja yang mengikat seperti gaji, kebutuhan belanja pegawai yang sudah ketentuan dan dana perimbangan yang peruntukannya sudah jelas, tidak terkena rasionalisasi.
Hal ini yang menjadi alasan legislatif tidak berani mengalihkan belanja itu untuk pembuatan Huntara. Selain memang tidak ada anggaran yang dimiliki untuk pembangunan Huntara.
Meski demikian politisi PKB ini memastikan, tetap ada dana penanganan bencana. Diambilkan dari dana pokok pikiran (Pokir) dewan yang dipangkas. Pokir untuk bantuan bencana itu tersebar di beberapa dinas seperti Dinas Sosial, dan Disperindag. Itu untuk membantu mengembalikan perekonomian para korban gempa. “Tidak mesti membangun Huntara karena sekarang masyarakat sudah kembali ke rumahnya. Sebagian kecil masih tinggal di tenda,” sambungnya.
Sementara Bupati Lobar, H Fauzan Khalid sejak awal memang tidak menganggarkan Huntara dalam APBD-P. Alasannya, terjadi defisit anggaran hingga Rp 68 miliar akibat gempa. Namun terdapat penambahan untuk dana darurat. “Karena dana darurat kemarin habis untuk bencana. Padahal kita harus mengatasi sampai akhir tahun. Baik kekeringan dan banjir,” ujarnya. (win/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here