Beranda Praya Metro Tahun Ini, Tiga PNS Sudah Dipecat

Tahun Ini, Tiga PNS Sudah Dipecat

BERBAGI

Lima Orang Masih Ngantre

PRAYA—Tahun ini, tiga pegawai negeri sipil (PNS) Lombok Tengah (Loteng) resmi dipecat. PNS yang dipecat secara tidak hormat ini bertugas lingkup Pemkab Loteng sebagai pegawai dan satunya merupakan salah seorang guru sekolah. Hal itu diungkapkan Kabag Hukum Setda Loteng, H Mutawalli saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.
Mutawalli menyatakan, tiga orang PNS yang sudah resmi dipecat itu karena sudah melanggar aturan undang-undang tentang PNS. Ada yang melanggar karena mereka jarang masuk, dan ada pula karena memang mereka terlibat kasus korupsi, dengan hukumannya di atas lima tahun. Sehingga sesuai dengan aturan tentang PNS, pihaknya langsung proses dengan mengeluarkan SK pemberhetian secara tidak hormat terhadap mereka. “Saya lupa nama-namanya. Tapi yang jelas tahun ini kami sudah mengeluarkan tiga SK pemberhentian untuk PNS yang nakal,” katanya.
Selain tiga orang sudah resmi dipecat itu, pihaknya sekarang sedang memproses SK pemberhentian lima orang PNS lainnya secara tidak hormat. Dari lima orang yang diproses ini, salah satunya adalah Sekdes Lanjut yang terlibat kasus pungutan liar (Pungli) pada sertifikat gratis (Prona) terhadap masyarakat. “ SK lima orang ini dalam proses. Tapi segera kami keluarkan dalam waktu dekat. Jika SK itu sudah dikeluarkan, artinya semua hak dari PNS itu juga resmi dicabut,” ungkapnya.
Ia menegaskan, sanksi hingga pemecatan terhadap ASN di lingkungan Pemkab sudah menjadi konsekuensi ASN yang melanggar kode etik dan melakukan perbuatan indisipliner. Pihaknya mengklaim, penegakan disiplin ASN di Loteng sudah berjalan maksimal, bahkan proses dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Mulai dari pelanggaran berat, sedang, maupun ringan. Tidak hanya itu, pemkab tidak pernah memberi toleransi kepada ASN nakal. Bagi yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS pasti diberi sanksi tegas, bahkan hingga pemecatan secara tidak hormat.
“Sejauh ini, bentuk pelanggaran ASN yang mendapat sanksi bermacam-macam, mulai melakukan tindak pidana korupsi, tidak masuk kerja karena problem yang dihadapi hingga masalah rumah tangga,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, H Moh Nazili menyatakan, memang ada sejumlah PNS yang sudah dikeluarkan SK pemberhetian secara tidak hormat. Dan ada juga yang masih diproses. Kebanyakan kasus menimpa PNS belakangan adalah kasus bolos atau malas. Dari hasil pemeriksaan kepada para ASN yang malas tersebut rata-rata karena memiliki permasalahan di internal kantor. Sehingga merasa tidak nyaman untuk berada di kantor tersebut. Permasalahan lainnya adalah permasalahan internal keluarga yang kemudian berimbas kepada kinerja mereka.
“Ada juga ASN yang banyak hutangnya sehingga tidak berani masuk kantor karena banyak yang mencari,” ungkapnya.
Dengan banyaknya ASN yang melanggar aturan itu, pihaknya sudah memberikan berbagai sanksi kepada mereka. Salah satunya dengan penundaan kenaikan pangkat serta penyetopan gaji. Hanya saja sampai dengan saat ini belum ada yang diberhentikan secara tidak hormat terhadap permasalahan yang mereka lakukan. “Tingkat kesalahan mereka masih hanya malas, kalau pidana baru sanksi berupa pemecatan,” jelasnya.
Tapi untuk tahun ini, tingkat kesadaran ASN memang perlahan sudah mulai membaik. Hal itu tidak terlepas dari berbagai terobosan yang dilakukan oleh semua elemen untuk memberikan kesadaran kepada para pegawai, agar tetap bekerja sesuai dengan tugas dan kewajiban mereka masing-masing. (jay/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here