Beranda Praya Metro SKB Tiga Menteri Menuai Pro Kontra

SKB Tiga Menteri Menuai Pro Kontra

BERBAGI
JAYADI/RADAR MANDALIKA H Mutawalli

PRAYA —Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri untuk menindak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat kasus korupsi, masih di menuai pro kontra. Aturan baru tersebut dinilai belum bisa diterapkan di daerah. Karena belum singkron dengan undang-undang tentang PNS.
Kabag Hukum Setda Loteng, H Mutawalli menegaskan, hingga sekarang aturan yang sudah ditandatangani oleh tiga menteri itu belum bisa dilaksanakan. Selain banyak menuai pro kontrak, aturan ini juga belum singkron dengan undang-undang yang mengatur tentang PNS. Salah satunya PP 53 yang berbunyi, jika PNS terlibat pidana kemudian dijerat di atas lima tahun bisa diberhentikan. “Kami juga berpikir kalau aturan ini diterapkan akan sangat rentan dengan gugatan. Sehingga kami harus berpikir dulu,” jelasnya di ruang kerjanya, kemarin.
Selain itu, semua daerah juga masih belum menerapkan aturan tersebut. Karena pihaknya tidak ingin terjadi polemik di tingkat bawah. Harusnya, jika aturan itu diberlakukan maka daerah harus melalui uji materil terlebih dahulu dengan melihat dampak yang terjadi di lapangan ke lebih yang atas. “Dari pemprov belum terima aturan itu. Sekarang mereka sudah melakukan uji materil ke Mahkamah Agung. Saya harapkan dengan uji material itu akan menjadi pertimbangan bagi tiga menteri untuk mencabut kembali aturan tersebut,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sebenarnya secara umum, beberapa hal pokok yang diatur dalam SKB tiga menteri tersebut adalah penjatuhan sanksi. Berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Hal ini sesuai dengan surat edaran nomor 180/6867/SJ tentang pemecatan aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. “Ini yang tidak sesuai dengan undang-undang,” jelasnya.
Mutawalli menyatakan kalau memang aturan tersebut tetap diberlakukan, pastinya banyak PNS yang akan diberhentikan, sehingga dampaknya juga Pemkab akan keurangan tenaga PNS. Untuk itu, pihaknya harapkan agar aturan ini tidak diberlakukan dulu. “Saya rasa kalau untuk penindakan PNS yang nakal ini, cukup dengan undangan-undang tentang PNS. Toh juga kami tetap memberhentikan PNS kalau memang dia melakukan kesalahan yang fatal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Loteng, M Nazili menyatakan hingga kini menunggu data dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk mengeksekusi pemberhentian secara tidak hormat PNS yang penah terlibat kasus korupsi. “Kami diberi batas waktu sampai Desember ini ‎untuk memberhentikan PNS korup secara tidak dengan hormat. Namun kami masih terkendala data yang pernah terlibat itu,” jelasnya.
Hingga sekarang pihaknya belum mengetahui data pasti jumlah PNS yang terlibat perkara korupsi di Loteng. Saat ini sedang dilakukan pendataan mana saja PNS yang terlibat. Selain itu, pihaknya juga masih menunggu data dari BKN pegawai Loteng yang masuk dalam daftar tersebut. “Memang banyak PNS di Loteng yang terlibat. Tapi kami masih bingung PNS yang terlibat koruptor dari sejak kapan,” ungkapnya.
Pemberhentian PNS yang sempat dipenjara karena terlibat koruptor ini, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mengenai pemecatan ASN yang berstatus koruptor secara tidak hormat. “Ini bukan kesalahan Pemkab, tapi karena ada edaran menteri dalam negeri tahun 2012 yang seolah-olah membolehkan ASN yang telah dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman bisa diaktifkan kembali,” jelasnya.
Disinggung mengenai apakah PNS yang akan dipecat bagi PNS yang terlibat korupsi saja. Nazili menjawab kalau berdasarkan surat yang pihaknya terima sebenarnya bukan untuk koruptor semata, namun bagi semua PNS yang terlibat hukum baik pidana umum. “Mereka yang terlibat pidana umum seperti pelecehan seksual juga akan dipecat,” tuturnya. (jay/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here