Beranda Lombok Barat Sahkan APBD-P, Dewan Pakai Perda

Sahkan APBD-P, Dewan Pakai Perda

BERBAGI
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA H Sulhan Muchlis Ibrahim

LOBAR —DPRD Lombok Barat (Lobar) tetap bersikeras mengunakan Peraturan Daerah (Perda) untuk pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018. Sesuai saran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengesahkan APBD-P menggunakan Peraturan Bupati (Perbup). Lantaran lamanya pengesahan APBD-P, yang sudah melebihi batas waktu 30 September lalu.
Wakil Ketua III DPRD Lobar. H Sulhan Muhlis Ibrahim menyatakan, Perda pengesahan APBD-P akan diketok hari ini. Berbagai alasanpun dikemukakan terkait pilihan mengunakan Perda. Seperti sisi efisensi waktu proses pengesahan APBD-P, baik dengan Perda maupun Perbup. “Walaupun nanti ada bahasa bahwa akan ada evaluasi dan sebagainya, itu teknis. Bisa dibicarakan dengan pihak provinsi agar tidak memakan waktu yang lama,” Jelas Sulhan yang ditemui di ruang kerjanya, kemarin.
Selain itu dari sisi hukum, keabsahan Perda lebih terjamin daripada Perbup. Sebab secara hirarki perundang-undangan tidak mungkin Perbup membatalkan Perda. Atau, tidak mungkin peraturan di bawahnya mengesampingan peraturan d iatasnya. Yang justru akan menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. “Menurut kami jauh lebih berani terlambat karena waktu, daripada meminta Pak Bupati untuk melanggar hal-hal subtantif yaitu melanggar Perda,” bebernya.
Belum lagi keterbatasan Perbup yang hanya bisa mengatur beberapa item di APBD-P. Seperti belanja wajib, atau yang sifatnya sudah mengikat. Namun belum tentu bisa mengatur untuk item kebutuhan penanganan korban gempa. Dampaknya akan merubah batang tubuh Perda oleh Perbup. Ini yang dinilai oleh politisi PKB itu, akan menimbulkan masalah di kemudian hari. “Kami tidak ingin Bupati terjebak dengan kesalahan-kesalahan di kemudian hari. Mungkin setahun tidak ada yang mempermasalahkan, tapi bagaimana ke depannya yang merasa dirugikan atas Perbup itu,” ujarnya.
Tindakan pemerintah pusat yang menyamakan antara daerah yang terdampak bencana dengan yang tidak untuk waktu pembahasan APBD, dirasa tidak tepat. Lamanya masa tanggap darurat bencana Lombok mencapai satu bulan. Dari 29 Juli sampai 25 Agustus 2018, membuat eksekutif dan legislatif tidak fokus membahas APBD-P. Melainkan mengutamakan penanganan bencana.
Harusnya ada dispensasi waktu khusus yang diberikan bagi daerah yang terkena bencana untuk pembahasan APBD-P. “Bagaimana kita mau bahas APBD-P dengan normal di tengah situasi tanggap darurat seperti itu. Banyak masyarakat belum dapat bantuan, terus kita digoyang (gempa). Siapa yang berani masuk kantor pada saat itu,” ungkapnya.
Kondisi itulah yang membuat DPRD Lobar tetap akan menggunakan Perda untuk mengesahkan APBDP. Pihaknya tidak ingin ambil pusing jika nantinya pemerintah provinsi maupun pusat akan menolak atau menerima Perda itu. Termasuk bila nantinya Perbup dikeluarkan. Ia memberikan solusi untuk tetap membahas isi dan konten yang sama antara Perda dan Perbup. “Sehingga jalan semua. Secara regulasi bupati kuat, kemudian legislatif dan eksekutif sudah melaksanakan kewajibannya,” pungkasnya. (win/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here