Beranda Headline Ruslan Minta Gubernur Bersikap

Ruslan Minta Gubernur Bersikap

BERBAGI
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Ruslan Turmuzi

Polemik Pembubaran PT. DMB

MATARAM – Pembubaran PT Daerah Maju Bersaing (DMB) yang merukapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang masih berpolemik sampai hari ini mendapat respons politisi Udayana Mataram.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD NTB, Ruslan Turmuzi meminta agar Gubernur NTB, Zulkieflimasnyah mengambil sikap meski persoalan DMB ini telah lama berproses di era TGB-Amin. Namun, sebagai kepala daerah, PDIP melihat gubernur baru harus mengambil sikap tegas. Penyampaian in, didasarkan atas sikap acuh Zul yang terkesan membiarkan masalah ini diurus Sekda. Padahal Sekda tidak berkepentingan soal DMB melainkan gubernur masuk sebagai nama pemegang saham selama DMB belum dibubarkan.
Ruslan Turmuzi menyampaikan, sejak selesainya masa TGB-Amin, selama ini yang banyak berkecimpung soal pembubaran hanya Sekda NTB, Rosyiadi Sayuti saja. Padahal yang harus mengambil tindakan sebetulnya gubernur. Apalagi dengan surat yang masuk mengatasnamakan Sekda NTB tertanggal 25 Juli, namun teregistrasi 3 Oktober tentang permohoan persetujuan DPRD atas pembubaran DMB dinilainya janggal.
“Gubernur baru harus ambil sikap,” sentil Ruslan di Mataram kemarin
Hal yang dilihat janggal, bahwa Sekda dalam pembubaran ini banyak hal yang menjadi tanda tanyak. Pembubaran DMB yang dilakukan pemerintah terlihat ingin melanggar Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2010 tentang PT DMB. Jangan sampai dengan sikap yang dilakukan Sekda, akan membuat gubernur baru dikibuli sehingga akan berdampak pada citra sebagai kepala daerah.
Ruslan juga menyampaikan, DPRD tidak akan mau diajak kompromi untuk melanggar UU. Dalam Perda itu, disebutkan pada pasal 34 ayat 1 disebutkan penggabungan, pemisahan, pengambilalihan dan pembubaran ditetapkan oleh RUPS/RUPS LB setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan ditetapkan dengan Perda. Sementara informasinya mekanisme pembubaran yang dilakukan oleh pemerintah, tidak sesuai dengan ketentuan.
“Dewan tidak mau diajak kompromi,” jelas Ruslan.
Ruslan juga menyinggung statemen Sekda yang menyebutkan mekanisme pembubaran DMB tidak harus dengan persetujuan dewan, melainkan bisa hanya dengan pemberitahuan disebutnya keliru dan ucapan itu hanya pandangan Sekda secara pribadi. Yang jelas, dewan akan tetap mengacu kepada aturan. Sebab, PT itu badan usaha milik daerah yang mana ada uang rakyat di dalamnya, sehingga hal itu menjadi dasar kenapa melibatkan DPRD dalam pembubarannya. Boleh saja Sekda menyampaikan hal itu, asal PT milik Sekda pribadi dan tidak melibatkan uang rakyat.
“Ini BUMD bukan PT milik Sekda,” sentilnya.
Proses pembubaran PT DMB, lan jut dia, itu bagi dewan tidak butuh pemberitahuan tetapi telah jelas disebutkan bahwa harus melalui persetujuan DPRD yang dilakukan dengan paripurna. Sekda meminta jangan sampai ada multi tafsir penyebutan Perda yang tertuang dalam setiap pasal mengingat Perda itu telah disahkan oleh Mendagri. Ruslan menilai, Sekda terkesan menafikan aturan padahal mekanisme pembubaran sangat jelas poin pont pembubarannya.
“Sekda jangan mau ‘cuci tangan dong’,” cetusnya.
“Kami tidak mau diajak langgar Perda. Perda itu payung hukum,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang dihubungi koran ini belum memberikan tanggapan. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here