Beranda Headline Pembubaran DMB Tak Perlu Persetujuan Dewan

Pembubaran DMB Tak Perlu Persetujuan Dewan

BERBAGI
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Rosyiadi Sayuti

MATARAM – Sekda NTB, Rosyiadi Sayuti berkelit menyebutkan pembubaran badan usaha milik daerah (BUMD) PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) tidak perlu ada persetujuan dari DPRD NTB. Menurutnya, surat kepada DPRD NTB hanya bersifat pemberitahuan akan dibubarkannya PT DMB tersebut. Hal itu, kata Sekda setelah dilakukan kajian oleh tim ahli pembubaran.
“Bukan surat persetujuan, tapi menurut pakar hukum hanya pemberitahuan saja,” tegas Sekda di Mataram kemarin.
Dalam pembubaran PT DMB, mekanisme yang harus ditempuh ialah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang selanjutnya akan menunjuk likuidator untuk bekerja lebih lanjut, termasuk melanjutkan proses pembubaran kepada Menteri Hukum dan Ham. Tapi sebelum kearah sana, likuidator juga melakukan uji publik selama 60 hari untuk meminta masukan kepada masyarakat apakah masih ada urusan hutang piutang atau hal lain yang perlu diselesaikan oleh DMB. Sebelum diajukan ke Menkumham. Senin kemarin, kata dia masa 60 hari uji publik berakhir tinggal likuidator melanjutkan proses selanjutnya termasuk mengkomunikasikannya dengan DPRD NTB, Menkumham atau pihak lain.
Hasil pendalaman, pernyataan Sekda bertentangan dengan Perda nomor 4 tahun 2010 tentang PT DMB Bab XVI tentang penggabungan, pemisahan, pengambilalihan dan pembubaran jelas disebutkan pada pasal 4 ayat 1 penggabungan, pemisahan, pengambilalihan dan pembubaran ditetetapkan oleh RUPS/RUPS LB. Setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD NTB dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Sekda menyampaikan, setelah ada SK Kemenkumam untuk pembubaran baru dilanjutkan meminta kesepakatan DPRD untuk dibubarkannya Perda PT DMB nomor 4 tahun 2010 itu. Posisi PT DMB saat ini, masih belum bubar dalam waktu dekat akan dilakukan RUPS LB pemegang saham.
Sementara terkait surat masuk nomor 500/211-a/ Ekon tertanggal 25 Juli tentang minta persetujuan DPRD yang masuk registrasi pada 3 Oktober lalu, tidak diakui Sekda bahkan menyebutkan surat itu salah sehingga harus perbaiki dimana seharusnya surat yang masuk itu surat pemberitahuan bukan surat meminta persetujuan.
“Jadi bukan surat minta persetujuan tapi hanya pembubaran. Surat itu salah. Nanti persetujuan pembubaran Perda setelah keluar SK dari Menkumham,” klitnya.
Ketua Komisi III DPRD NTB, Johan Rosihan meminta agar Sekda sebaiknya membaca PP nomor 54 tahun 2017, dimana pembubran itu dengan Perda sementara Perda itu bukan butuh sekadar permakluman saja. Johan menyebutkan, ketentuan dalam regulasinya diatur jelasn pada Bab XII tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD dimana pada pasal 124 ayat 1 disebutkan pembubaran BUMD ditetapkan dengan Perda. Pada ayat 2 dijelaskan fungsi BUMD, yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
“Sekda harus baca PP nomor 54 tahun 2017,” pintanya.
Sejak surat permohonan persetujuan pembubran oleh Sekda kepada DPRD NTB sudah dilihat janggal oleh pihak dewan. Komisi V DPRD NTB membuka sejumlah fakta yang sangat bertentangan yang dilakukan pemerintah terkait status PT DMB, yang kini juga menjadi bidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here