Beranda Headline Melindungi Hak Pilih Masyarakat Ala KPU Lombok Barat

Melindungi Hak Pilih Masyarakat Ala KPU Lombok Barat

BERBAGI
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA KONVOI: Kader GMHP saat akan mensosialisasikan GMHP ke seluruh Dapil di Lobar, kemarin.

GMHP Sepanjang Oktober, Ingatkan Pentingnya Masuk DPT

Masih adanya pemilih belum masuk Daftar pemilih tetap (DPT), menjadi perhatian khusus penyelenggara Pemilu. Berbagai upaya dilakukan untuk melindung hak pilih masyarakat.
WINDY DHARMA-LOBAR
GERAKAN Melindungi Hak Pilih (GMHP) merupakan program yang tengah dijalankan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Barat (Lobar). Ini merupakan salah satu langkah KPU demi memutakhirkan data pemilih jelang Pemilu 2019 mendatang.
Sosialisasi GMHP dilaksanakan dengan melakukan konvoi dan pembagian selebaran ke lima daerah pemilihan (dapil) se Lobar. Tercatat, puluhan ribu warga Lobar belum masuk DPT. Melalui GMHP ini, KPU berharap DPT bisa akurat dan valid. “Selisih penduduk wajib KTP dan DPT hingga 60 ribu. Itu karena sebagian besar warga masih belum terakomodir perekaman,” kata Ketua KPU Lobar Suhaimi Syamsuri, kemarin.
Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lobar, KPU mengintegrasikan data yang dimiliki. Agar tidak ada warga yang seharusnya memiliki hak pilih, namun tidak terdaftar di DPT. Hal itu akan dipastikan KPU pada tanggal 9-11 November.
“Kami harus pastikan dan telusuri,” tegasnya.
Pada Pilkada 2018 lalu, KPU mencatat terdapat 463.494 warga yang memiliki hak pilih. Sedangkan data terbaru untuk Pemilu 2019, baru masuk sekitar 468.000 lebih.
Warga yang ingin mengetahui informasi apakah dirinya masuk DPT atau tidak, bisa mengunjungi website www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Hanya perlu memasukkan nama lengkap dan NIK. “Kami terus sosialisasikan. Karena saat ini sedang kami proses pendataan dan perbaikan DPT,” ungkapnya.
Ketua Bawaslu Lobar, Abrar mengingatkan agar DPT yang dimiliki KPU harus valid. Karena masalah DPT kerap menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu. “Kita harap tidak ada lagi warga yang sudah meninggal tapi masuk DPT,” tegasnya.
Peran aktif partai politik juga diharapkan. Utamanya untuk mencari tahu apakah semua orang di sekitarnya masuk DPT atau tidak. Partai politik jangan hanya bisa menyalahkan KPU atau penyelenggara pemilu.
“Minimal dengan mengecek basis massa masing-masing atau keluarga mereka, apakah sudah terdaftar di DPT atau tidak,” jelasnya.
Bupati Lobar H Fauzan Khalid tak menampik jika selama ini DPT memang kerap menjadi sumber persoalan di Pilkada maupun Pemilu. Itu karena kurang kesadarannya masyarakat akan pentingnya masuk DPT. “Ini pengalaman saya juga sebagai orang yang pernah di KPU. DPT Ini sering menjadi sumber masalah,” ujar mantan Ketua KPU NTB ini.
Peran semua pihak untuk menyadari betul pentingnya mengetahui apakah mereka sudah masuk DPT atau tidak, juga dirasa perlu. Terlebih dengan adanya program yang kini sudah bisa diakses melalui smartphone masing-masing. “Saya juga meminta agar penyelenggara Pemilu tetap menjaga netralitas dan intergritas dengan tidak memutus silaturahmi. Netral itu artinya memperlakukan semua pihak dengan posisi yang sama. Jangan disalahartikan,” tandasnya (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here