Beranda Headline Ingat! Belanjakan DD Sesuai Aturan

Ingat! Belanjakan DD Sesuai Aturan

BERBAGI
MUHAMAD RIFA’I / RADAR MANDALIKA ARAHAN: Bupati Lotim melalui Wabup saat memberikan arahan sekaligus meminta Kades membelanjakan anggaran sesuai aturan yang ada, kemarin.

LOTIM – Besaran Dana Desa (DD) diterima desa se Indonesia dari tahun ke tahun, terus meningkat. Tahun 2017, DD diterima Lombok Timur (Lotim) sebesar Rp 209 miliar. Tahun 2018 meningkat menjadi Rp 252 miliar. Sedangkan tahun 2019 mendatang, kembali akan meningkat dari Rp 60 triliun menjadi Rp 73 triliun.
Bupati Lotim melalui Wakil Bupati, H Rumaksi, saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) IV Forum Komunikasi Kepala Daerah (FKKD) Lotim, di gedung Dharma Wanita Selong, kemarin mengatakan, belanja DD dan ADD memiliki mekanisme yang sudah diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan sudah dirubah menjadi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Permendagri itu intinya, bagaimana pengelolaan keuangan desa, mengedepankan azas partisipasi, transparansi dan akuntabel. Artinya, Bupati melalui Wabup meminta agar DD dibelanjakan sesuai aturan. Seiring besarannya yang terus meningkat.

“Yang tidak kalah penting, menyangkut kapasitas para penyelenggara pemerintahan desa. Pemda akan terus memantapkan peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara pemerintahan desa,” terang Rumaksi.
Rumaksi menjelaskan, UU Desa mengamanatkan 15 kewenangan yang dimiliki oleh seorang Kades. Mulai dari kewenangan memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Pemegang otoritas keuangan dan aset desa, sampai mewakili desanya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tentu dalam penyelenggaraan kewenangan tersebut, harus berdasar pada aturan yang sudah ada.
Termasuk, dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, Sebagaimana tertuang dalam pasal 53 UU Desa, dan diatur dalam Permendagri 67 tahun 2017. Hendaknya aturan itu dipedomani secara utuh. Di mana terdapat dua poin, yakni pemberhentian perangkat desa yang sudah ada menunggu usia mencapai 60 tahun dan harus dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati.
“Maksud aturan itu, supaya pemberhentian perangkat desa, semata-mata tidak karena alasan politis. Tetapi karena perangkat desa itu sesuai norma yang ada dan memenuhi persyaratan untuk diberhentikan,” terangnya.
Ditambahkan, sinergi antara pembangunan daerah dan desa menjadi penting. Fokus pembangunan desa, harus seiring dengan fokus pembangunan daerah. Sebab, kesejahteraan kabupaten, berawal dari kesejahteraan masyarakat tingkat desa.
Sambung Rumaksi, harus pastikan satu desa satu ambulans, satu desa satu bidan dan satu dokter. Bukan itu saja, harus dipastikan pula satu desa satu lapangan olahraga. Termasuk satu desa dengan satu sarana pengelolaan sampahnya. Ke depan harus ada kerjasama antar desa dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan peningkatan skala ekonomi desa (produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan), guna mengurangi pengangguran dan penurunan kemiskinan. (fa’i/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here