Beranda Headline Catat! Pencairan Uang Korban Gempa Kilat

Catat! Pencairan Uang Korban Gempa Kilat

BERBAGI
JONI/RADAR MANDALIKA BANTUAN: Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani (kemeja putih), Panglima TNI, Kapolri saat berbincang dengan seorang warga korban gempa bumi, kemarin.

MATARAM – Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani menjelaskan pencairan uang bagi korban gempa Lombok akan dipercepat (Kilat,Red). Katanya, pemerintah akan mempercepat proses pembangunan rumah korban gempa bumi di NTB secara bertahap. Meski demikian, dia optimistis awal 2019 nanti sebagian besar rumah yang rusak akibat gempa bumi, bisa terbangun kembali.

“Ini dilakukan bertahap, tapi sampai 2019 nanti Insya Allah sebagian besar rumah sudah bisa terbangun,” kata Puan kepada media di Mataram, kemarin.

Puan menjelaskan, berdasarkan data lapangan lambannya proses pencairan dana bantuan disebabkan persyaratan yang cukup banyak dan menyulitkan penerima bantuan. Tapi sekarang semua dipermudah, dari yang awalnya 17 persyaratan dan formulir yang harus dilengkapi (untuk pencairan), sekarang cukup satu lembar saja dan ditandatangani masyarakat. Puan juga menjelaskan setiap rumah rusak berat akan mendapatkan bantuan stimulan Rp50 juta, rusak sedang Rp25 Juta, dan rusak ringan Rp10 juta.

“Dananya ditransfer langsung ke rekening individu penerima bantuan,” katanya.

Tugas Pokmas selanjutnya kata Puan, bersama-sama membantu dan mencarikan solusi pembangunan rumah masyarakat. Apakah hendak menggunakan model Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) atau rumah konvensional.

Puan mengatakan, dengan kemudahan mekanisme pencairan bantuan ini diharapkan proses pembangunan rumah kembali bisa lebih cepat. “Ini dilakukan bertahap,” ujarnya.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menambahkan, proses pencairan tidak bisa dilakukan atas nama individu pemilik rekening melainkan akan dicarikan melalui rekening Pokmas. Dana yang ada di rekening masyarakat akan ditrasfer ke rekening Pokmas kemudian Pokmas akan melakukan transfer sebagainnya ke pemborong karena menyakut upah dan lainnya. Menurut Zul, hal ini dilakukan pemerintah agar tujuan awal bantuan itu khusus untuk membangun rumah selain itu mekanisme ini untuk memudahkan pertanggungjawaban penggunaan dana.

“Selama ini kita punya persepsi yang keliru seakan pencairan dilakukan setiap indvidu. Jadi bukan begitu,” kata gubernur.
Tugas Pemda kata dia, memastikan Pokmas terbentuk dengan pembentukan Pokmas itu bertujuan memudahkan pertanggungjawaban satu saja tidak setiap individu. “Nanti dalam proses mentrafser ke rekening Pokmas. Setelah dicair harus beli barang tetapi tetap didampingi” katanya.
Sebetulnya lambatnya mekanisme pencairan ini kata Zul, karena pemerintah masih mencari pola yang tepat dan tidak melanggar aturan. Saat ini yang terpenting dana bantuan bisa cair dan masyarakat bisa kembali membangun rumah mereka tanpa terpaku harus dengan konsep Risha atau lainnya.

“Yang penting dana cair dan masyarakat bangun rumah,” pungkasnya. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here