Beranda Headline Warga Empat Dusun Minta Segel Dibuka

Warga Empat Dusun Minta Segel Dibuka

BERBAGI
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA BUKA SEGEL: Perwakilan empat dusun di Desa Ombe Baru berusaha membuka segel kantor desa, kemarin.

Pengangkatan H Mazni Simpang Siur

LOBAR —Warga empat dusun di Desa Ombe Baru, Kecamatan Kediri mendesak agar segel kantor desa segera dibuka, kemarin. Pascapenyegelan yang dilakukan warga Dusun Ombe Dese, Senin (15/10) lalu.
Sejak pukul 10.00 Wita, perwakilan warga empat dusun sudah datang ke kantor desa untuk membuka segel. Namun pihak kepolisian belum berani mengizinkan. Lantaran khawatir akan menimbulkan gejolak pertikaian di masyarakat.
Warga empat dusun itu merasa penyegelan kantor desa sangat merugikan mereka. Efeknya membuat pelayanan kepada masyarakat lumpuh total. Imbasnya, warga merasa kebingungan saat akan mengurus surat-surat di kantor desa. “Terus apa jadinya kalau begini, masa nggak bisa ditolerir masalah ini,” keluh perwakilan warga, Mahsar saat ingin membuka segel.
Permintaan pembukaan segel ini tidak ada kaitannya dengan sengketa yang masih berproses. Baik pemberhentian kepala desa (Kades) yang lama atau permintaan diangkatkan kades baru, sesuai hasil putusan PTUN. Ia hanya menuntut pelayanan masyarakat bisa normal. “Ini bukan masalah kepala desa. Ini masalah pelayanan di empat dusun itu,” tegasnya.
Warga mengancam jika penyegelan tidak segera dibuka, akan ada massa yang lebih banyak datang untuk membukanya. Apalagi warga empat dusun imengetahui jika penyegelan itu tanpa ada izin dari pihak kepolisian.
Sebelumnya, warga empat dusun di Desa Ombe Baru itu sudah membuat surat pernyataan bersama. Surat itu ditandatangani empat kepala dusun di atas materai, sebagai perwakilan warga. Keempat dusun itu adalah Dasan Tebu, Ombe Rerot Barat, Ombe Rerot Timur dan Ombae.
Isinya memuat empat permintaan. Mulai dari meminta pemerintah desa setempat segera melaporkan penyegelan dan perusakan kantor desa kepada pihak berwajib. Kemudian diproses secara hukum. Warga empat dusun juga membatasi penyegelan itu hanya sampai Senin (15/10). Bila lewat dari waktu itu, maka warga empat dusun akan membuka segel itu dengan paksa. Demi kelancaran pelayanan masyarakat di Desa Ombe Baru.
Sementara Bupati Lobar, H Fauza Khalid yang dikonfirmasi terkait sengketa Pilkades itu mengaku, tetap akan menjalankan putusan PTUN. Bahkan segera menandatangani Surat Keputusan (SK) pengangkatan pejabat pelaksana tugas (Plt) kades. Otomatis telah ditandatangani SK pencabutan Kades sebelumnya Prasino Ilman, sebagai dasar penerbitan SK Plt.
“Kita menunggu usulan dari camat untuk siapa nama Plt-nya, prosedurnya seperti itu. Saya minta paling lambat hari ini (kemarin) menandatangani Plt kades Ombe Baru,” ungkap Fauzan.
Terkait isi putusan yang meminta mengangkat pihak penggugat menjadi kades yang baru, Fauzan tidak mau sembarangan mengambil langkah. Ia lebih memilih berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), dengan mengangkat Plt selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, pihaknya belum akan memutuskan apakah akan mengangkat penggugat atau justru melakukan pemilihan ulang. “Saya ikut menjalankan keputusan PTUN, tetapi saya tidak boleh juga menyimpang dari Permendagri. Karena pemerintahan ini di bawah Kementerian Dalam Negeri,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, kuasa hukum penggugat (H Mazni), Agus Kamarwan menilai bupati tidak memiliki pemahaman hukum secara substantif. Sebab mencampur baurkan Permendagri tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala desa, dengan ketentuan UU nomor 6 tahun 2004. Termasuk dengan Perda nomor 1 tahun 2016. Bahkan diangap tidak nyambung.
Ia menjelaskan, subtansi dari keputusan pengadilan itu terkait siapakah menjadi kepala desa pemenang Pilkades. Sehingga muncul sengketa Pilkades yang telah berproses sekitar setahun lamanya di PTUN. “Jadi bukan permasalahanya kepala desa itu diangkat atau diberhentikan karena persoalan hukum, apakah korupsi, narkoba, pidanakah. Atau berhenti terhormat atau tidak hormat karena tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik,” jelasnya.
Seharusnya bupati tidak heran dengan isi putusan yang meminta mengangkat H Mazni sebagai kades baru. Lantaran sengketa itu berkaitan dengan hasil Pilkades, bukan terkait pemberhentian atau pengangkatan kades karena tidak pidana dan sebagainya.
“Itu pelecehan terhadap lembaga peradilan. Jangan heran, presiden pun kalau sudah ditetapkan diperintahkan oleh Mahkamah Agung (MA) harus diikuti,” tegasnya. (win/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here