Beranda Headline Muhir Duduki Kursi Pesakitan

Muhir Duduki Kursi Pesakitan

BERBAGI
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA SIDANG PERDANA: Terdakwa kasus OTT uang pelicin rehabilitasi pasca gempa, Muhir saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Mataram, kemarin.

Kasus OTT Uang Pelicin Rehab Gedung Sekolah

MATARAM – Anggota DPRD Kota Mataram Muhir yang merupakan terdakwa kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) penerima uang pelicin rehabilitasi gedung SD dan SMP pasca gempa senilai 4,2 miliar, mulai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Mataram, kemarin.
Agenda sidang perdana yang dipimpin Hakim Ketua, Isnurul Syamsul Arif dan dua hakim anggota Feridand M Leander dan Abadi itu, agenda mendengarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

JPU dengan ketua, AA Gde Putra menyampaikan sejumlah bukti yang diambil sesuai hasil penyelidikan dan juga hasil keterangan para saksi. Bahkan dalam pembicaraan, terdakwa dengan jelas sekali membangun komunikasi bersama saksi, Sudenom yang juga sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram yang berisi permintaan uang puluhan juta karena telah berjasa mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi gedung SD dan SMP pasca gempa senilai 4,2 miliar. Bukti itu didapatkan dari hasil kloning handphone milik tersangka yang dilakukan oleh tim IT Kejagung.

Pada kesempatan itu, Gde juga membacakan dalam komunikasi tersebut Ketua Komisi IV DPRD yang membidangi pendidikan disebutkan telah setuju dengan anggaran rehabilitasi itu dan oleh saksi, Sudenom dalam percakapan itu mengakuinya lalu Muhir meminta agar Sudemon segera mengatur jatah atau uang fee untuknya. Dari permintaan itu, kata Gde sesuai hasil percapakan di Hp, dimana Sudenom menolak dengan menyebutkan bahwa soal fee itu agar nanti diurus oleh kontraktor yang akan melaksanakan proyek tersebut.

“Benar sudah disetuji untuk rehabilitasi itu dan Muhir mengatakan jangan lupa atur buat saya dan Sudenom menjawab nanti itu urusan kontraktor,” kata Gde saat membacakan hasil kloning komunikasi antara Muhir dan Sudemon dihadapan majlis hakim, kemarin.

Permintaan uang fee itu diminta berkali kali dan Sudenom pun mulai tidak nyaman, namun dia enggan memberikan uang fee itu dari kantong Sudenom melainkan cara lain dengan mendatangkan kontraktor, Toto Hardianto untuk dimintai uang sejumlah 31 juta itu. Hal ini dilakukan Sudenom karena merasa takut ketika anggaran untuk kebutuhan pendidikan itu akan terganggu apalagi oleh komisi yang berhak mengurus anggaran tersebut. Dinas Pendidikan Kota Mataram, kata dia telah mengajukan anggaran perubahan rehabilitasi pasca gempa senilai 4,2 miliar dari APBD kota Mataram.

“Karena tidak ingin kegiatan rehabilitasi terganggu maka sangat terpakasa Sudemon memberikan uang itu kepada Muhir melalui kontraktor,” bebernya.
Dalam percakapan itu, disebutkan Muhir meminta jatah sebesar 30 juta yang kemudian mereka janjian di sebuah warung makan di Cakra Matarm pada Jumat (14/09). Muhir datang dengan menggunakan sepeda motor warna putih yang belum memilik plat bersama seorang anakanya. Sebelumnya, Kamis (13/09) malam kata Gde terjadi pertemuan antaran pihak kontraktor Sudenom dan Muhir di sebuah warung makan di Mataram. Saat itu, Muhir meminta 1 juta yang mana diberikan langsung malam itu juga. Mereka sebelum terciduk di warung makan di Cakra, mereka sebelumnya berjanji melakukan pertemuan di warung Taliwang Nada.

“Pagi Jumat tanggal 14 September Sudenom melalui kontraktor memberikan uang sebesar 30 juta dengan lembaran 100 ribu memakai amplop coklat,” katanya.

Mendengar informasi akan ada transasi tersebut, pihak Kejari Mataram mengutus dua orang untuk datang terlebih dahulu di warung makan tersebut. Mereka menyaksikan pemberian uang itu yang langsung dimasukan Muhir ke dalam sakunya.

“Ketika diberikan Muhir disaksikan dua intel kejaksaan langsung memaskukkan uang itu kedalam saku dan oleh petugas Jaksa lain langusung meminta Muhir diam di tempat,” tutur Gde.

Muhir juga didakwa telah melanggar UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPRD pasal 369 terkait sumpah janji sebagai anggota DPRD dan pasal 373 tentang MPR DPR dan DPRD yang akan berjanji mengamalkan pancasila.

Usai membacakan, majlis hakim kemudian menyampaikan bahwa persidangan kasus tersebut akan berlangsung sampai 3 Januari 2019. Jadwal yang telah disusun menjadi acuan untuk bisa dipatuhi. Adapun saksi yang akan dihadirkan tidak mesti berurutan, tergantung dari materi persidangan.

“Sidang akan dilanjutkan minggu depan,” kata Hakim Ketua, Isnurul Syamsul Arif yang langsung mengetuk palu keputusan.

Sementara itu, penasihat hukum (PH) Muhir Burhanuddin mengaku banyak kejanggalan pada materi isi dakwaaan yang dibacakan JPU. Salah satunya yang keliru pihaknya membantah Muhir saat menerima uang 30 juta itu langsung memasukan ke sakunya melainkan menolak uang yang diberikan.
“Kalau ditanya apakah banyak kejanggalan sangat banyak. Nanti kita akan buktikan pada persidangan selanjutnya,” janjinya. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here