Beranda Lombok Barat Legislatif-Eksekutif Percepat Pembahasan APBDP

Legislatif-Eksekutif Percepat Pembahasan APBDP

BERBAGI

LOBAR —Legislatif dan eksekutif Lombok Barat (Lobar) kompak ingin mempercepat pengesahan APBD Perubahan 2018. Terlihat dari sidang paripurna pembahasan RAPBDP yang berisikan tiga agenda dirapel dalam sehari saja, kemarin.
Yakni penyampaian RAPBD Perubahan 2018 oleh kepala daerah. Kemudian jawaban Banggar DPRD Lobar atas RAPBD 2018 yang disampaikan kepala daerah. Terakhir, pandangan fraksi atas RAPBDP 2018. Beberapa penjelasan juga termuat dalam RAPBDP itu. Salah satunya, sejumlah program pada APBDP 2018 terpaksa dikorbankan. Alasannya, pendapatan daerah pada APBD mengalami penurunan drastic akibat gempa bumi.
Penurunan PAD mencapai puluhan miliar rupiah, berdampak terhadap program Pemkab yang direncanakan pada APBD murni. Syukurnya hal itu tidak berdampak pada dana perimbangan untuk Lobar yang melonjak hingga Rp 13,5 miliar lebih. Sehingga sedikit membantu fiskal daerah.
Juru bicara pandangan umum gabungan fraksi-fraksi DRPD Lobar, H Sadli menjelaskan, pendapatan daerah secara keseluruhan yang ditandatangani pada APBD 2018 dan setelah perubahan menjadi Rp 1. 7 triliun.
“Mengalami penurunan sangat signifikan, sehingga berpengaruh terhadap tidak terlaksananya banyak program yang ditetapkan pada APBD murni 2018,” katanya.
Penurunan itu terdiri dari PAD pada APBD murni sebesar Rp 301 miliar lebih. Setelah perubahan menjadi Rp 254 miliar lebih. Dana perimbangan Rp 1.112.197.000.000 lebih setelah perubahan meningkat menjadi Rp 1.125.781.000.000 lebih. Lain-lain pendapatan yang sah Rp 340.806.000.000 lebih. Belanja daerah secara keseluruhan menjadi sebesar Rp 1.721.728.000.000 lebih. Terdiri dari belanja tidak langsung Rp 915.552.000.000 lebih dan belanja langsung Rp 806.175.000.000 lebih.
Sementara itu Wakil Ketua DRPD Lobar, H Sulhan Muhlis Ibarahim mengatakan, dalam KUA PPAS disepakati beberapa program yang dinilai tidak menyentuh penanganan bencana langsung dicoret. Nilainya mencapai Rp 50 miliar lebih.
Selain itu, dana penyertaan modal untuk BUMD dipangkas sekitar Rp 2 miliar lebih. Termasuk anggaran pokok pikiran DPRD. Pemangkasan anggaran itu untuk menutupi defisit anggaran daerah senilai Rp 69 miliar dampak gempa.
“Beberapa belanja program yang dirasionalisasi karena faktor pendapatan yang berkurang. Termasuk penyertaan modal bagi BUMD dan dana pokir DPRD,” pungkasnya.  (win/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here