Beranda Headline JPU Kasus Korupsi BPR Masih Pikir-Pikir

JPU Kasus Korupsi BPR Masih Pikir-Pikir

BERBAGI
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA IKUT RAPIM: Terlihat Manggaukang Raba (paling belakang) saat mengikuti Rapim pemulihan pasca gempa yang dipimpin Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah, Senin lalu.

Gubernur Lantik Manggaukang Raba

MATARAM – Kasi Penegakan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Dedy Irawan menjelaskan, sampai dengan saat ini, pihaknya masih menunggu langkah diambil jaksa penuntut umum (JPU) atas vonis yang dijatuhkan kepada dua orang terdakwa. Yakni, Ikhwan dan Mutawali. Pasalnya, sampai dengan saat ini, JPU masih pikir-pikir atas vonis yang dijatuhkan, pekan lalu.
“Jaksa masih pikir-pikir,” terang Dedy yang dikonfirmasi, kemarin.
Dedy pun tidak bisa menanggapi soal pembebanan pengemabalian ratusan juta oleh Manggaukang. Dimana, dia merupakan mantan Karo Perekonomian Setda NTB. Dalam satu keputusan, kata Dedy Jaksa diminta diberikan waktu tujuh hari, apakah bisa menerim atau tidak. Jika nanti ternyata JPU menerima alias tidak melakukan banding, artinya penetapan vonis terdakwa telah inkrah secara hukum.
“Masih ada dua hari lagi. Kami masih pikir-pikir,,” katanya.
Disinggung soal adanya tudingan jaksa dinilai tebang pilih dalam mengusut kasus ini. Dedy membantah keras semua. Katanya, secara yuridis berdasakan hasil penyidikan dan dakwaan JPU di pengadilan Tipikor memang kedua terdakwa, bertanggungjawab dalam masalah BPR itu. Pihaknya memastikan proses BPR ini masih terus berjalan, apalagi sampai saat ini belum ada sikap pasti dari JPU atas amar putusan hakim tersebut.
“Artinya, proses ini masih berlanjut,” jelas dia.

Sementara itu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah resmi memberikan jabatan baru kepada Manggaukang Raba. Namun belum diketahui sebagai kepala dinas apa. Adapun OPD yang lowong yakni, Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakan dan Kearsipan Daerah serta Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB) NTB. Sesuai informasi, Manggaukang akan dilantik bersama dua staf ahli gubernur lainnya, Nurhandini Eka Dewi selaku Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hartina sementara Manggaukang sendiri menjabat sebagai staf ahli gubernur Bidang Pembangunan.
“Besok itu ada empat yang dilantik, tiganya yang lowong dan kita ambil dari staf ahli,” terang gubernur kepada media, kemarin di Mataram.
Gubernur enggan membeberkan siapa salah satu yang akan dilantik mendukui posisi baru itu. Zul meminta media mencari sendiri. Sementara, untuk tiga posisi lowong itu, kata dia memang diambil dari staf ahli yang tingkat eselon sama bahkan sebelumnya juga mereka pernah memiliki jabatan eselon II. Misalnya, Nurhandini Eka Dewi selaku sebelum menjadi Staf pernah menjadi Kepala Dinas Kesehatan dan Hartina sebelumnya menjadi Kepala Badan BP3AKB.
“Tidak ada masalah secara aturan,” jelas Zul.
Dalam menentukan siapa yang tepat duduk sebagai eselon II, kata dia tidak bisa main comot setidaknya orang yang akan SK kan itu pernah menjabat eselon II. Hal yang tidak boleh kata Zul, ketika orang yang mau ditempatkan itu belum sama sekali memiliki pangkat eselon II.
Disinggung dengan nama Manggaukang yang sering disebut di fakta persidangan terlibat menikamati uang kasus korupsi BPR, Zul menegaskan tidak mempersolan. Sebab, proses hukum tetap berlanjut namun sampai saat ini proses hukum kasus BPR masih berjalan sementara Manggaukang Raba belum ada status hukum yang dilimpahkan baik oleh Kejaksaan ataupun majlis hakim tindak pidana korupsi.
“Kita harus hargai proses hukum. Kita ini negara hukum jangan ada trayel by the press (memaksaan kehendak yang belum tentu benar),” kata Zul.
Zul juga menyampaikan, untuk pengisi tiga jabatan staf ahli itu akan diambil dari tim gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD), Andi Pramaria , Wismaningsih dan Azhar namun pelantikan untuk staf ahli itu akan berlangsung Jumat (19/10) besok. Disinggung dengan posisi Andi Pramaria yang disebut sebagai tersangka kasus Hutan Sekaroh yang mana belum ada perkembangannya, Zul mengaku belum mengetahui akan hal itu dan dalam waktu dekat akan memastikan proses hukumnya seperti apa mengingat mantan Kepala Dinas LHK dan Kehutanan NTB itu, sejak dua tahun telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Nanti kita cek iya perkembangannya,” janjinya.
Zul menjelaskan, pelantikan tersebut dilakukan karena dorongan dari Mendagri agar mesin birokasi tetep berjalan apalagi khusus untuk JTP itu sangat dibutuhkan dalam roda pemerintahan khususnya dalam melakukan pemulihan pasca gempa ini.
“Karena ini sangat dibutuhkan, makanya tadi pihak Mendagri datang dan meminta langsung saja minggu ini dilakukan pelantikan,” ceritanya. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here