Beranda Praya Metro Tidak Transparan, Pemdes Batunyala Diadukan

Tidak Transparan, Pemdes Batunyala Diadukan

BERBAGI

PRAYA — Pihak Badan Permusyawarata Desa (BPD) Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah mengadukan Pemdes setempat karena dinilai tidak transparan. Aduan dilayangkan BPD ke Inspektorat dan DPMD. Aduan dilayangkan Jumat lalu.
Pemdes Batunyala dinilai tidak transparan dalam mengelola dana desa (DD) termasuk anggaran dana desa (ADD). Lebih janggal lagi, Pemdes tidak memfungsikan pelaksana kegiatan (PK), serta tim pelaksana kegiatan (TPK) dalam sejumlah program pembangunan di desa.
Wakil Ketua BPD Desa Batunyala, Sarapudin kepada Radar Mandalika mengaku, bahwa pihaknya telah bersurat ke DMPD maupun Inspektorat. Langkah ini dilakukan agar Pemdes Batunyala diberikan pembinaan.
“Sebagai BPD tentu kami harus tahu apa saja yang sudah dikerjakan di desa oleh pemdes,” terangnya, kemarin.
Sarapudin menjelaskan, seharusnya dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Pemdes setempat menyampaikan segala program yang dikerjakan kepada BPD. Hal tersebut tercantum di dalam salah satu pasal yang ada di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor Nomor 43 Tahun 2014, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Akan tetapi prakteknya, Pemdes terkesan merahasikan segala program yang mereka kerjakan. Malah, pihaknya menerima laporan di tengah masyarakat bahwa program sedang dikerjakan hingga sekarang masih banyak yang belum tuntas. Salah satunya pengerjaan proyek pembangunan di Dusun Riris. Sehingga, pihaknya sebagai pengawas desa tentu harus mempunyai tanggung jawab untuk mempertanyakannya.
“Kami sebelumya sudah melaksanakan rapat evaluasi bersama mereka aparatur Pemdes. Dari penjelasan mereka, kami melihat banyak yang janggal,” sebutnya.
Selain itu, dalam rapat evaluasi program yang dilaksanakan itu lanjut dia, dari pihak PPK mengaku kalau masih ada proyek yang hingga sekarang masih belum tuntas. Penyebabnya, karena mereka tidak pegang uang sepenuhnya untuk menuntaskan pengerjaan.
“ Tidak hanya itu dari pengakuan mereka dalam keuntungan dari sejumlah proyek tersebut mereka bagi-bagi,” ungkapnya.
Sehingga, sebagai BPD pihak bertanggung jawab secara moril untuk ikut menjaga jalannya roda pemerintahan desa, dan ingin memastikan semua program yang telah dibuat dalam bentuk Peraturan Desa telah terlaksana dengan sebaik-baiknya.
“Kami tidak ingin ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat di bawah ,” terangnya.
Untuk itu, pihaknya berharap dalam waktu dekat Pemdes menunjukkan itikad baiknya untuk menyampaikan segala program yang sudah dikerjakan ke BPD.
Senada disamapikan oleh BPD lainya, Zinuni Nasri. Banyak keluhan dari masyarakat tentang proyek yang sekarang dikerjakan Pemdes. Contohnya salah satu proyek Tersier di Dusun Pegading, hingga sekarang masih belum tuntas karena bahan material dicicil oleh Pemdes.
“Material tidak datang full, makanya proyek pengerjaanya belum tuntas,” bebernya.

Sementara itu, Penjabat Kades Batunyala Hasanudin yang dikonfirmasi menegaskan, pihaknya sudah mendapatkan kabar terkait surat itu. Bahkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan camat mengenai hal itu. Untuk mengenai proyek pekerjaan memang masih ada yang belum selesai dan sekarang sedang dikerjakan untuk diselesaikan.
“Anggaran desa yang masih sekitar Rp 400 juta, kami sedang menyelsaikan pelaporan program yang sudah tuntas dikerjakan,” jawabnya, kemarin. (jay/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here