Beranda Headline Komisi I Dorong Bongkar Korupsi BPR

Komisi I Dorong Bongkar Korupsi BPR

BERBAGI
IST/RADAR MANDALIKA H. Syamsu Rijal

MATARAM – Anggota Komisi I DPRD NTB, H Syamsu Rijal mendorong pihak kejaksaan di Kejati NTB mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dalam merger BPR NTB. Dalam mengatasi kasus ini, aparat juga tidak setengah hati. Jaksa harus membongkar sampai ke akar-akarnya.

Politisi Partai Hanura ini menegaskan, demi penegakan hukum tidak boleh pilih kasih. Pihaknya masih sangat setuju dan mendukung langkah penegakan hukum agar kasus BPR yang kabarnya ada pihak lain yang sangat berperan selain dua terdakwa untuk bisa diselidiki dan diusut sampai tuntas. Dia menilai, dengan sikap hakim yang meminta jaksa penuntut umum (JPU) untuk dilakukan pengembangan sangat jelas mereka menemukan hal lain sesuai fakta persidangan. Yaitu, masih ada pihak pihak lain yang menikmati uang korupsi tersebut.
“Atas nama anggota komisi I kami dukung agar bisa diungkap sampai akar-akarnya,” tegas Rijal di Mataram kemarin.
Selama ini, banyak fakta persidangan menyebutkan bahwa bukan saja Ikhwan dan Mutawalli yang berperan aktif. Tetapi ada pihak lain dari eksekutif yang juga diduga sebagai otak dari kasus ini. Untuk itu, Rijal jika memang penegak hukum memilki bukti yang kuat, maka pihaknya sangat mendorong agar segera dituntaskan.
“Jangan hanya cabang-cabangnya,” sentilnya.
Sejak duduk sebagai anggota DPRD NTB, Rijal begitu tertarik dan terkejut mendengar adanya anggota dewan yang namanya turut disebut. Namun dalam hal ini, pihaknya tidak bisa membenarkan apakah betul mereka terlibat atau tidak. Jika fakta persidangan menyebutkan beberpa pihak, maka Jaksa harus bisa membongkar semuanya.
“Lagi-lagi tentu dengan bukti yang jelas. Silakan diusut kami dukung asal ada bukti,” katanya jelas.
Tindakan korupsi kata Rijal, membuat masyarakat sengsara untuk itu penegak hukum diminta serius mengusutnya. Bahkan Hanura akan siap membantu jika dibutuhkan supaya lebih cepat terbongkar. Pasalnya, korupsi satu perbuatan yang tidak bisa ditolerir harus diberantas sampai akar-akarnya.
“Saya ini ngomong tidak hanya atas nama komisi, tetapi juga atas nama fraksi Hanura,” tuturnya.
Sementara itu, pihak Jaksa belum bisa memberikan keterangan soal ini. Kasi Penindakan Hukum dan Humas Kajati NTB, Dedy Irawan saat ditemui koran ini di ruang kerjanya, dia tidak masuk karena sakit. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here