Beranda Lombok Barat Berhentikan ASN, Pemkab Tunggu Juklak/Juknis

Berhentikan ASN, Pemkab Tunggu Juklak/Juknis

BERBAGI
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA H Moh Taufiq

LOBAR —Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) sudah mengantongi daftar sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), yang kemungkinan diberhentikan dengan tidak hormat. Menyusul permintaan pemerintah pusat untuk segera memproses ASN yang sudah diputuskan pengadilan melakukan tindak pidana. Baik tindak pidana korupsi maupun penyalahgunaan dan pengedaran narkotika. Hal ini sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang sudah ditandatangani. Yaitu Menteri Dalam Negari (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kami sudah punya daftar teman-teman yang kena,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar, H Moh Taufiq, kemarin.
Sejauh ini terdata sekitar belasan ASN. Diantaranya tigaorang yang sudah ditetapkan bersalah di pengadilan. Kemudian tiga orang sudah diberhentikan sementara, dan empat orang dalam konsultasi hukuman. Termasuk guru ASN yang terbukti mengedarkan narkoba, tengah menjalani proses hukum. “Yang empat masih taraf konsultasi, karena orang itu pernah kita hukum penurunan jabatan dan pangkat dan keluarlah SKB tiga menteri itu,” jelasnya.
Sesuai dengan SKB tiga menteri itu, bagi ASN yang masih disangkakan melakukan tindak pidaha harus diberhentikan sementara. Dan hanya menerima setegah gaji. Sedangkan jika telah inkrah di pengadilan, maka yang bersangkutan harus diberhentikan dengan tidak hormat.
Namun Pemkab Lobar masih menunggu juklak juknis dari pemerintah pusat terkait pemberhentian itu. “Setelah kita konsultasikan dengan pusat, nunggu Juklak,” ucapnya.
Bupati Lobar diberikan waktu hingga akhir Desember untuk memberhentikan ASN terjerat kasus korupsi dan narkoba. Bila hingga batas waktu itu tidak dilakukan pemberhentian, Bupati akan menerima teguran.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Lobar, Suparlan mengaku sudah berangkat ke pusat untuk mengkonsultasikan hal itu. Pihaknya berharap agar juklak juknis itu bisa segera diterima. “Masih tetap menunggu juklak,” ucapnya.
SKB tiga menteri ini pun diharapkan dapat menghukum otak dari tindak korupsi. Sebab terdapat beberapa ASN yang justru hanya turut melakukan akibat desakan. (win/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here