Beranda Headline Minta Pemprov Serius Atasi TKI Illegal

Minta Pemprov Serius Atasi TKI Illegal

BERBAGI
DOK/RADAR MANDALIKA Lalu Wirajaya

MATARAM – Persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Illegal di NTB belum serius ditangani Pemprov NTB. Sebagai bukti, ratusan TKI asal NTB dideportasi setiap tahunnya.
Data Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Mataram per Januari sampai 31 September, menerima 679 TKI yang dideportasi dari luar negeri karena bermasalah. Dari data itu, sebanyak 41 meninggal dunia. Mereka dideportasi mayoritas dari negara Timur Tengah dan Malaysia. Sementara yang meninggal menurut BP3TKI karena mengalami sakit dan kecelakan di lokasi kerja mereka. Para TKI yang sakit sebelumnya tidak dilakukan cek up kesehatan apalagi didukung dengan dokumen yang jelas.

Wakil Ketua DPRD NTB, Lalu Wirajaya melihat beberapa titik strategis misalnya di bandara, harus dijaga ketat oleh satgas TKI Illegal bahkan Pemprov. Setidaknya bisa mencontohkan model pemprov Jatim, dimana Satgas pencegahan TKI illegal ngepam di bandara 24 jam. Mereka punya konter tersendiri di sana. Langkah ini kata dia, penting diadopsi sebab jika hanya sosialisasi saja tidak cukup melainkan turun langsung monitoring pergerakan oknum yang tidak bertanggungjawab itu.
“Kuncinya sebenarnya di pintu keluar BIL. Kalau kita serius harus begitu,” tegas Jaya di Mataram kemarin.
Jaya menuding perhatian pemerintah belum serius. Ini terbukti dari data ribuan TKI yang berangkat, ratusan masih saja tidak berdokumen pengkap. Jangan hanya taunya mendata jumlah TKI illegal yang dideportasi, tetapi harus memikirkan bagaimana mendeteksi TKI ilegal yang mau berangkat ,supaya ada upaya pencegahan ketika berangkat.
“Pra pemberangkatan harus lebih diperhatikan serius,” katanya.
Wirajaya juga tidak melihat dorongan pemerintah kepada pemerintah paling bawah di tingkat RT sekalipun. Pemerintah desa, kata dia harus digenjot juga berperan aktif karena mereka lebih mengetahui kondisi didesa kalau perlu desa juga harus memiliki data berapa jumlah TKI di desanya dan bagi yang akan berangkat pun juga harus didata oleh desa sekaligus pengawalan langsung apakah calon TKI berangkat dengan dokumen lengkap atau tidak.
“Pola ini harus diterapkan pemerintah,” sarannya.
Jika pemerintah mau serius seharusnya harus ada terobosan yang konsep baru sebagai solusi seperti pola diatas bagaimana pemerintah mendong semua pihak berkerja sama termasuk unsur paling terbawah.
“Kalau pemerintah mau serius semuanya bisa kok berjalan,” yakin Jaya. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here