Beranda Headline Kumpulkan TKI illegal Sama Dengan ‘Menikah Siri’

Kumpulkan TKI illegal Sama Dengan ‘Menikah Siri’

BERBAGI
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA KUNKER: Deputi Perlindungan BNP2TKI, Teguh Hendro Cahyono saat menyambut kehadiran pihak Pemprov NTB, pimpinan DPRD NTB dan BNP3TKI Mataram di Jakarta, kemarin.

BNP2TKI Belum Mampu Atasi TKI Illegal

MATARAM – Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sampai dengan saat ini belum mampu mengatasi persoalan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) illegal.
Sebagai bukti, di NTB saja pihak Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) tahun ini, hingga per 31 September lalu menerima 679 TKI yang dideportasi dari luar negeri karena bermasalah. Dari data itu, sebanyak 41 meninggal dunia mereka yang dideportasi banyak dari Arab Saudi dan Malaysia.
Deputi Perlindungan BNP2TKI, Teguh Hendro Cahyono menjelaskan TKI yang dideportasi mayoritas tidak melalui jalur resmi. Sementara yang meninggal dunia mereka yang Illegal tidak memiliki dokumen lengkap saat pemberangkatan. Ada 46 TKI meninggal tahun ini, bahkan satu bulan rata rata enam orang yang meninggal dunia dan mayoritas dari mereka tidak mendapatkan asuransi atau tidak mendapatkan kompensasi. Kondisi saat ini, kata Hendro tidak semua masyarakat memahami penempatan yang benar. Dia mengumpakan TKI ilegal sama dengan ‘menikah siri’, sehingga merekapun mempertanyakan apakah kasus ini karena salah orangnya atau sistemnya.
Jika melihat dari antusias masyarakat menjadi TKI banyak menuju Negara Timur Tengah. Secara umum di tahun 2011, TKI yang berangkat mencapai 586 ribu, tahun 2012 berkurang menjadi 494 ribu dan di tahun 2015 mulai dibatasi menjadi 275 ribu tahun 2017 261 ribu dan tahun ini, 200 ribu sampai Oktober.
“Di NTB ada 17 ribuan pada tahun 2018, ada yang diproses di luar NTB,” ungkap Hendro saat menemui rombongan Pemerintah Provinsi bersama pimpinan DPRD NTB di Jakarta, kemarin.
Hendro menjelaskan, saat ini TKI yang illegal bukan semata mata tidak mengerti. Tetapi memang niat mereka ingin bekerja dan mengubah nasib mereka. Namun demikian perlu didorong tingkat penyadaran agar mereka berjalan sesuai dengan prosuderal. Dia mencontohkan, beberpa TKI yang ada di Arab Saudi saat ingin pulang yang tidak memilik dokumen lengkap sengaja memperlihatkan diri di hadapan aparat penegak hukum setempat, agar ditangkap dan dipulangkan gratis. Dia mengaku, pemerintah memang banyak kekurangan melalui jalur tikus itu tidak lebih murah. Sehingga bisnis mafia jalur illegal terus berjalan, tentu itu sangat membahayakan upaya yang dilakukan pemerintah.
“Penyusunan peraturan peraturan sedang dikondisikan, semoga selesai dalam waktu dekat,” harapnya.
BNP2TKI juga sedang menyusun satu pilot projek TKI ke Arab Saudi, namun pihaknya masih sedang petakan. Bedanya dengan TKI yang lain, dimana TKI biasanya bekerja secara personal namun kali ini harus melalui satu perusahaan yang akan menempatkan mereka termasuk gaji dan tempat tinggal juga akan diurus oleh mereka.
Hendro menyampaikan, semua orang ingin menjadi TKI resmi tapi persoalannya tidak semua sampai di proses itu. Ada kasus TKI ingin dari jalur resmi, tapi kesehatannya tidak memungkinkan sehingga memilih lewat ilegal. Kasus lainnya mereka buat paspor katanya mau jenguk keluarga, padahal mau bekerja dan banyak kasus lain yang merekalu lakukan.
Secara umum maslah yang dihadapi TKI yaitu pelayanan yang rumit, panjang dan lama berikutnya soal akses informasi yang kurang, biayay yang tidak trasnparan dan mahal, calo marak dan komptensi yang tidak sesuai. Atas hal itu BNP2TKI melakukan berbagai program yaitu mengintegraiskan 6 fungsi dalam 1 kantor yaitu kependudukan, ketenagakerjaan meliputi rekomendasi Paspo, PP, PK, PAP dan KTKLN. Kemudian kesehatan, Keimigrasian, Kepolisian dan Jaminan Sosial dengan mengedepankan prinsip layanan terintegritas, non tunia da berbasis sistem online. Manfaat yang bisa dirasakan masayarat, kata dia lebih cepat, mudah, murah dalam pelayanan dokumen PMI kemudian menghaous citra negatif layanan PMI, menghapus calo proese layanan dokumentasi dan rekrutmen PMI kemudian meningkatkan jaminan dan perlinudangan PMI serta meningatkan peran pemerintah daerah.

Direktur pengawasan dan pengamanan BNP2TKI, Nuwindiyanto mengatakan, ada 97 persen TKI itu bahagia menjadi TKI. Ia menyebutkan yang bermasalah di luar negeri hanya sedikit. Soal TKI ini banyak mucnul maslah di daerah atau negera sendiri.
“kita yang sebenarnya buat masalah. Kalau TKI sih nggak ada masalah,” kata dia.
Menurutnya, menjadi TKI itu enak sehingga wajar saja banyak masyarat Indoenisa lebih memilih menjadi TKI. Khususnya di NTB lanjutnya pihkanya sering memulangkan warga ke NTB bahkan ia mengaku sering menangkap TKI yang hanya menjadi ‘lonte’ di Batam.
“TKI pulang itu jadi pahlawan. Jangan salahkan TKI,” kata dia tegas.

Di samping itu, Wakil Ketua DPRD NTB, Abdul Hadi menyampaikan bahwa kunjungannya kali itu dalam rangka mencari solusi atas maraknya TKI ilegal di NTB. Dalam hal ini kehadirnnya tentu membutuhkan ada solusi baru dari BNP2TKI tersebut.
“Kami berharap ada satu bekal yang bisa kami bawa pulang,” kata Hadi. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here