Beranda Headline Jadup Bisa jadi Bumerang Buat Pemkab

Jadup Bisa jadi Bumerang Buat Pemkab

BERBAGI

Sekda: Masalahnya, Kita Kadung Janji 

KLU —Pemkab Lombok Utara mengaku cemas jika dana jaminan hidup (Jadup) yang sempat dijanjikan pemerintah pusat tidak bisa terealisasi. Sebab jika tidak lolos dalam pembahasan anggaran di tingkat pusat, dikhawatirkan Jadup tersebut akan menjadi bumerang bagi Pemkab sendiri.
“Masalahnya kan Pemkab sudah terlanjur menjanjikan,” ujar Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Lombok Utara, Itradim, kemarin.
Ia menuturkan, persoalan Jadup saat ini masih dibahas melalui APBN Perubahan. Saat ini pemerintah pusat meminta data masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat. Sedangkan Dinsos masih menunggu hasil verifikasi yang belum tuntas.
“Berapa jumlah KK yang sudah terverikasi, itulah nanti yang akan kita pakai,” sambungnya.
Ia melanjutkan, pemberian Jadup nantinya bisa dipastikan hanya untuk yang mengalami rumah kategori rusak berat. Sementara rusak sedang dan rusak ringan tidak mendapatkan Jadup.
“Itu memang kebijakan pusat, hanya untuk rumah yang rusak berat,” ungkapnya.
Hal ini juga didukung oleh aturan Kementerian Sosial (Kemensos) yang mengacu pada aturan di Kemensos yakni seseorang individu atau yang mengalami bencana. Anggaran Jadup akan bisa dicairkan setelah masa transisi darurat itu selesai.
“Makanya kita menunggu data itu. Dari sanalah kita itung jumlah per KK-nya nanti berapa,” ungkapnya.
Selain itu juga ada aturan dari Kementrian Keuangan, yakni menunggu sampai para korban gempa kembali dan tinggal dengan rumah hunian sementara.
“Maka sebenarnya, warga di sini itu adalah korban dari kebijakan pusat,” tegasnya lagi.
Dalam beberapa bulan ini pihaknya juga mendapatkan laporan terkait keluhan Jadup. Pihaknya belum bisa memberikan solusi karena daerah tidak mungkin menganggarkan hal tersebut. Sebab hal ini merupakan tanggung jawab pusat pada masa tanggap darurat lalu.
“Apalagi sekarang tidak hanya di Lombok jadi perioritas. Ada Palu dan Jawa Timur yang sedang dalam bencana juga,” tandasnya.
Dari itu Itradim berharap Jadup bisa terealisasi meskipun agak terlambat. Sebab masa transisi akan berakhir pada 26 Februari 2019 mendatang. Meskipun tidak terealisasi di APBN Perubahan 2018, setidaknya bisa di APBN Murni 2019 nanti. (cr-dhe)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here