Beranda Mataram BLK LN PT PDS Serap 10 persen warga NTB

BLK LN PT PDS Serap 10 persen warga NTB

BERBAGI
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA TINJAU: Wakil Ketua DPRD NTB, Abdul Hadi, wakil ketua komisi V DPRD NTB, HMNS Kasdiono dan rombongan saat dipandu owner PTKIS BLK LN PT PDS, Maxixe Mantofa melihat calon PMI yang sedang mendapatkan pendidikan di Jatim.

MATARAM – Diperkirakan terdapat 10 persen warga NTB yang ditempatkan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK LN) milik PTKIS PT Prima Duta Sejati (PDS) di Pasuruan Jawa Timur, bekerja di luar negeri. Persentase itu dihitung dari kemampuan penempatan sebanyak 5 ribu Pekerja Buruh Migran (PMI) setiap tahun, bersama dua perusahaan mitra lainnya yang berkantor di Malang dan Gempol Jatim.
Diketahui, PTKIS ini merupakan salah satu perusahaan jasa penyalur devisa PMI prosedural di Indonesia yang dipercaya banyak negara. Meski mekanisme penempatan bersifat Bisnis to Bisnis (B to B), namun setiap orang yang diberangkatkan diketahui langsung LP3TKI Surabaya. Alias telah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah setempat.

Owner PTKIS BLK LN PT PDS, Maxixe Mantofa mengaku, setiap tahun mendapatkan angka permintaan penempatan TKI dari berbagai negara mencapai ribuan. Bahkan permintaan Jepang saja dalam satu tahun dari Indonesia mencapai 100 ribuan TKI bidang kesehatan, termasuk berbagai jenis perawatan kesehatan. Angka itu belum termasuk permintaan dari Singapura, Hongkong, Taiwan, Malaysia, Dubai dan Al Jazair.

Maxixe menyebutkan, pihaknya menempatkan PMI pada sektor pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga, cleaning service, perawat, pabrik, nelayan, bidang konstruksi dan lading. Terakhir permintaan barista dan pramugari. PMI masuk dua kategori yaitu domestik dan non Domestik. Domestik mencakup sektor PRT, cleaning servis, nelayan dan lading. Dimana biaya pelatihan ditanggung 100 persen, namun pengembalian hutang sistem potong gaji selama enam bulan sejak pertama kali ditempatkan.

Terkait dengan latar belakang PMI, untuk perawat sendiri yang akan ditempat di Jepang dibutuhkan minimal SMK kejuruan Perawat. Diyakininya mereka telah memiliki pengetahuan dasar ilmu kesehatan, tinggal dilatih keterampilan bahasa dan materi lainnya sesuai dengan kebutuhan pasar.

“Kita juga terima yang sudah DIII, S1 ada juga nurs,” jelas Maxixe saat ditemui media usai mendampingi kunjungan kerja pemerintah Provinsi NTB bersama pimpinan DPRD NTB meninjau sejumlah PMI yang sedang menerima pelatihan keterampilan di Jatim, belum lama ini.
Proses penempatan dimulai dari jenis permintaan masing-masing negara dengan diterbitkannya Surat Izin Pengerahan (SIP). Setelah itu pihaknya mengajukan Surat Permohonan Rekrutmen (SPR), yang juga memuat kuota permintaan masing masing negara. Langkah selanjutnya, mereka yang direkrut didaftarkan kepada dinas tenaga kerja setempat untuk selanjutnya mendapatkan pelatihan di BLK LN.
Paling lama PMI menerima pelatihan skill dan bahasa tiga bulan dibantu oleh tutor handal. Dalam pelatihan BLK LN, pihaknya telah mempekerjakan sebanyak 50 tutor yang memberikan pelatihan selama di dalam. Mereka memastikan tidak akan diberangkatkan jika masih terkendala bahasa ataupun kapasitas keterampilan mereka. “Kita ini kirim PMI dengan skill dan juga bahasa. Kalau belum kuasai Bahasa, mereka tidak bisa kita berangkatkan,” katanya.

Setelah menempuh fase pendidikan ,baru dibuat perjanjian kerja diketahui BNP2TKI melalui LP3TKI daerah. Kontrak kerja yang dibuat bermacam macam dari dua tahun hingga maksimal tiga tahun.

Wakil DPRD NTB, Abdul Hadi berencana akan mendorong Pemprov NTB agar bekerjasama dengan PTKIS swasta agar memberangkatkan PMI memiliki skill. BLK yang dimiliki harus betul-betul bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah. Ia mengaku banyak mendapatkan pengetahuan bagaimana pola memberangkatkan PMI yang memiliki skill. Jika melihat dari angka warga NTB yang ditempatkan oleh PT PDS banyak berasal dari NTB, maka daerah harus bisa mengadopsi pola penemapatan BLK LN tersebut. “Ini pembelajaran sangat berharga untuk daerah,” kata dia.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, HMNS Kasdiono mengaku akan membuat asosiasi PTKIS di NTB. Langkah ini sebagai bagian dari upaya meminimalisir PMI unprosuderal. (cr-jho/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here