Beranda Headline Pembubaran PT. DMB Dinilai Janggal

Pembubaran PT. DMB Dinilai Janggal

BERBAGI
ILUSTRASI

MATARAM – Pembubaran PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) yang dilakukan pemerintah daerah pemilik saham yakni, Gubernur NTB 40 persen, Bupati Sumbawa 20 persen, dan Bupati Sumbawa Barat 40 persen jadi masalah baru. Yang keras mempersoalkan ini, wakil rakyat di DPRD NTB. Mereka mempertanyakan sejumlah mekanisme yang berlangsung di luar ketentuan peraturan daerah (Perda) yang menajdi payung hukum perusahaan daerah tersebut.
Termasuk pembubarannya melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) 21 Agustus lalu. Dimana dianggap tidak sesuai dengan ketentuan regulasi alias pemerintah melanggar Perda yang dilahirkan.

Anggota Komisi IV DPRD NTB, Nurdin Ranggaberani membuka sejumlah fakta. Dia membongkar yang bertentangan yang dilakukan pemerintah terkait status PT DMB yang kini menjadi bidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nurdin menjabarkan hasil pertemuannya dengan Sekda NTB, Rosyiadi Sayuti, Senin (07/10) lalu. Dalam pertemuan itu, tidak lama karena memang Sekda harus cepat balik kanan karena ditolak dewan.

“Jadi yang bersurat gubernur dong. Kenapa Sekda,” tambahnya.

Masalah lain yang ditemukan yaitu, isi surat itu permohonan persetujuan DPRD NTB untuk menyutujui pembubaran PT DMB, dan itu dilakukan setelah RUPS LB pemegang saham. Hal ini bertentangan dengan Perda nomor 4 tahun 2010 tentang PT DMB Bab XVI tentang penggabungan, pemisahan, pengambilalihan dan pembubaran jelas disebutkan pada pasal 4 ayat 1 penggabungan, pemisahan, pengambilalihan dan pembubaran ditetetapkan oleh RUPS/RUPS LB setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD NTB dan ditetapkan dengan Perda.

“Tapi ini kebalik, RUPS pembubaran dulu baru mensurati dewan minta persetujuan. Seharusnya surat permohonan persetujuan dulu dan jika disetujui dewan baru RUPS,” kata Nurdin.

Dewan juga melihat pemerintah terlihat mau mengibuli dewan dengan surat pemprov itu. Pasalnya, surat itu tertanggal 23 Juli maka dewan berkewajiban membalas surat itu di tanggal 25 Juli, sehingga RUPS LB bisa berlangsung 27 Juli. Tapi aneh bin ajaib, surat perihal persetujuan pembubaran PT DMB ke DPRD NTB itu
baru teregistrasi di dewan tertanggal 3 Oktober. Lebih aneh lagi, status PT DMB saat ini sudah dibubarkan oleh ketiga pemegang saham bahkan mereka juga telah membagi bagian dari hasil usaha PT DMB tersebut. Hal itu diketahui kata Nurdin pada APBD Perubahan kemarin, tercatat ada pendapatan atau pemasukan daerah dari bagi hasil usaha pembagian penjualan saham PT DMB berjumlah Rp 168.840.000.000 dari total penjualan saham sebanyak 469 miliar.

“Kalau memang surat itu masuk sejak Juli, tidak mungkin ibu ketua DPRD NTB akan menyimpannya sampai sekarang,” yakin Nurdin.

Nurdin menegaskan, dengan pembubaran PT DMB tersebut yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku jika mengacu kepada Perda yang menyebutkan pembubaran melalui persetujuan DPRD maka RUPS LB itu tidak sah. Hal yang harus dipahami kata dia, disebut DPRD itu atas nama lembaga sehingga harus diparipurnakan persetujuan itu baru persetujuan itu dipakai untuk dilakukan RUPS LB.

Disinggung terkait pendapatan daerah tersebut apakah bisa dipakai atau tidak mengingat komisi IV juga ikut melakukan pembahasan alokasi belanja daerah. Nurdin berpandangan urusan apakah boleh atau tidak digunakan tidak perlu pihaknya pertanyakan. Dewan dalam hal ini, melihat seluruh pendapatan daerah menajdi keuangan pemerintah yang sah namun jika ada hal yang berkaiatn dengan pendapatan BUMD maka itu urusan pemerintah dengan BUMD saja.
“Itu soal lain. Dewan hubungannya dengan pemerintah dan pemerintah berhubungan dengan BUMD,” jelanya.
Sementara itu, sampai berita ini diturunkan Sekda NTB belum bisa dikonfrmasi.

Sementara itu, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah yang dikonfirmasi belum bisa menjawab lebih banyak. Gubernur mengaku akan mempelajari terlebih dahulu proses pembubaran PT DMB tersebut.
“Saya masih pelajari masalah pembubaran DMB ini,” singkat Zul saat dihubungi. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here