Beranda Headline DPO Dokumen Kependudukan Palsu Dicekal

DPO Dokumen Kependudukan Palsu Dicekal

BERBAGI
MUHAMAD RIFA’I / RADAR MANDALIKA CEK BB: Puluhan barang bukti (BB) dokumen kependudukan palsu yang ditunjukkan penyidik, saat ini dalam proses uji laboratorium.

LOTIM – Pemilik Diksa Studio, pelaku utama pembuat dokumen kependudukan palsu, ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). DPO yang sudah dikantongi identitasnya ini, dicekal keluar daerah atau keluar negeri. Setelah Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Timur (Lotim), berkoordinasi dengan pihak imigrasi Selong maupun Imigrasi Mataram.
“Untuk mencegah lari keluar negeri atau keluar daerah, kita sudah lakukan pencekalan,” kata Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP Joko Tamtomo SIK dalam keterangan pers di ruang kerjanya, kemarin.
Lanjut Joko menjelaskan, pelaku utama saat ini masih terus cari. Bahkan, pencarian dilakukan Reskrim hingga keluar NTB. “Kemana pun tetap akan kami cari. Mau lari ke Jawa, Bali, Jakarta, tetap akan kami cari,” tegasnya.
Untuk pemberkasan pelaku yang sudah ditetapkan tersangka, sedang dilengkapi. Sampel barang bukti berupa blanko e-KTP, akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK), sudah dikirim ke laboratorium untuk dicek. “Kami masih menunggu hasil uji laboratorium,” ucapnya.
Kaitan dengan indikasi adanya dugaan keterlibatan oknum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lotim, maupun sumber blanko yang disebutkan berasal dari Jakarta. Jaringan itu akan terbongkar, bila pelaku utama (DPO) sudah berhasil ditangkap. Karena yang tahu semua dengan siapa berhubungan, adalah pelaku utama. “Kalau pelaku utama belum kita dapat, belum bisa kita mengarah pada beberapa indikasi, atau jaringan dokumen kependudukan palsu ini,” tegasnya. “Yang kita amankan pertama hanya bertugas membuat sesuai perintah dari Bosnya (DPO). Sampai saat ini, baru satu DPO yang kita tetapkan,” sambungnya.
Terhadap kasus dokumen kependudukan palsu ini, Joko belum berani menyimpulkan apakah digunakan untuk penggelembungan surat suara Pemilihan Presiden (Pilpres) atau tidak. Apakah orang itu membuat KTP agar dipercepat dengan biaya murah, sementara proses di Dukcapil agak lama. Sehingga menempuh jalur pintas. Atau ada kaitan dengan Pilpres, sejauh ini belum diketahui.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lotim dan KPU juga sudah meminta data KTP palsu ini, sebagai bahan verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jika nama-nama itu ada dalam DPT, akan dicoret dan diverifikasi ulang KPU. “Pada intinya, penegakan hukum dilakukan berdasarkan ada tindak pidana yang ada. Arah seperti apa nanti disebutkan tidak tahu. Kasus ini akan kita kupas tuntas,” janji Joko. (fa’i/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here