Beranda Headline NTB Belajar Tangani Kasus PMI Unprosuderal

NTB Belajar Tangani Kasus PMI Unprosuderal

BERBAGI
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA BERI PENGANTAR : Ketua Rombongan yang juga Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, HMNS Kasdiono saat menyampaikan pengantar kunjungan kerja di hadapan Pemprov Jatim, kemarin

MATARAM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menangani persoalan TKI Ilegal tidak jauh beda dengan daerah lain, termasuk di NTB. TKI ilegal atau disebutkan dalam UU Nomor 18 tahun 2017 sebagai Pekerja Buruh Migran (PMI) unprosuderal, masih terus terjadi. Bahkan angkanya tentu lebih tinggi karena faktor jumlah penduduk Jatim.
Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja Disnakertrans Provinsi Jatim, Sunarya menyebutkan, angka PMI unprosuderal mencapai ribuan setiap tahun. Bahkan dalam satu kabupaten, khususnya di pulau Madura mencapai 100 ribu lebih di setiap kabupaten setiap tahun. Seperti di Kabupaten Pamekasan, Sumenep, Sampang, Kabupaten Bangkalan dan Jember.
Pemprov Jatim juga terus menerima angka deportasi dari luar negeri mencapai ratusan orang sejak tahun 2014 sampai 2017. Meski setiap tahun ada sedikit penurunan dari sisi jumlah. “Termasuk di tahun 2018 ini, 568 jumlah deportasi. Jumlah ini mengalami penurunan,” kata Sunarya dalam paparannya di Surabaya Jatim saat menerima kunjungan kerja Pemerintah Provinsi NTB, BP3TKI Mataram dan Komisi V DPRD NTB bersama forum media parlemen, kemarin. “Modus baru yang ditemukan di PMI unprosideral yaitu lewat jalur umrah,” tambahnya.
Menurutnya, prioritas pemerintah setiap tahun sama. Yakni menekan angka PMI unprosuderal. Salah satunya dengan membentuk Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang penempatan dan perlindungan PMI. Hal penting yang diatur dalam Perda tersebut terkait kantor PPTKIS. Dimana untuk kantor cabang PTKIS tidak boleh lebih dari satu. Jika kantor pusat PTKIS bertempat Jatim, maka perusahaan tidak boleh mendirikan kantor cabang di kabupaten lain di Jatim.
Untuk kepala kantor cabang satu perusahaan terlebih dahulu harus memberikan presentasi maksud dan tujuan PTKIS di depan pemerintah. Jika kepala cabang terlihat tidak berkompeten, otomatis pemerintah tidak akan mengeluarkan izin kantor. Syarat lainnya, Pemprov Jatim juga mewajibkan setiap PTKIS melakukan deposit jaminan sebesar Rp 100 juta yang disetor atas nama gubernur. Deposit itu sebagai jaminan materil perusahaan ketika nantinya melakukan satu kesalahan prosudur, baik pra pemberangakatan maupun saat penempatan. “Angkanya memang kecil, tapi sebagai wujud komitmen pertanggungjawaban perusahaan,” jelasnya.
Uang deposit itu bisa diambil paling lama dua tahun sejak perusahaan itu mulai beroperasi. Pemprov Jatim juga mendirikan Perusahaan Daerah Jamkrida yang mengelola khusus TKI. Perusahaan milik pemerintah namun bekerjasama dengan PTKIS di dalam maupun luar negeri.
Dalam meminimalisir PMI unprosuderal itu, Pemprov Jatim juga membentuk Satgas Anti TKI Ilegal yang langsung berkantor di bandara. Tugas Satgas memonitoring selama 24 jam para PMI, baik yang berangkat maupun pulang. “Mereka ada konter khusus Satgas TKI ilegal yang langsung monitoring 24 jam,” katanya.
Data pemberangkatan PMI resmi di Jatim mencapai puluhan ribu. Dari PMI itu, remiten yang dihasilkan di tahun 2017 mencapai Rp 7,79 triliun dari 63.496 orang, baik formal maupun informal (pekerja tumah tangga). Angka informal mencapai 60 persen dan didominasi kaum perempuan.
Untuk jumlah PPTKIS di Jatim, yang berkantor pusat sebanyak 79 dan yang kantor cabang di daerah berjumlah 72.
Usai pertemuan, tim diajak meninjau Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan TKI (PTSP-P2TKI). Tim meninjau tahapan atau proses yang dilalui PMI ketika hendak menjadi tenaga kerja luar negeri.
Kepala LP3TKI Surabaya, Ma’arub menyampaikan, pihaknya melaksanakan 21 kali sosialisasi di setiap kabupaten/kota. Bekerjasama dengan Disnaker setempat, sosialisasi dilakukan dengan peserta masyarakat bawah. Sosialialasi bukan sebatas pemberian materi. Melainkan dilanjutkan dengan membuat komitmen bersama berisi komitmen meminimalisir PMI unprosuderal.
Namun lemahnya dalam komitmen itu, tidak ada konsekuesi hukum ketika para pihak melanggar. Komitmen itu hanya mengingatkan moral saja. “Kami juga tidak melibatkan PPTKIS dalam komitmen bersama ini,” kata Ma’arub.
Sementara Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, HMNS Kasdiono akan mendorong pemerintah daerah NTB menerapkan komitmen bersama itu. Namun PPTKIS perlu diikutsertakan. Ssebab pemerintah berperan sebagai pembina dan PPTKIS berperan secara teknis di lapangan.
Bahkan Kas, sapaan akrab politisi Demokrat itu akan mencoba membangun asosiasi PTKIS di NTB sebagai salah satu upaya kinerja bersama mencegah PMI unprosuderal. “Komitmen ini menarik tapi penting sekali ada aturan khusus yang mengikatnya dan bila perlu ada Asosiasi PTKIS,” pungkasnya. (cr-jho/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here