Beranda Mataram Bappeda Akan Data Ril Warga Miskin

Bappeda Akan Data Ril Warga Miskin

BERBAGI
Ilustrasi Kemiskinan
Ilustrasi Kemiskinan

MATARAM —Pengentasan angka kemiskinan menjadi salah satu target Pemkot Mataram. Meski data bulan Maret 2017 menunjukkan, persentase penduduk miskin di Kota Mataram adalah 9,55 persen atau 44.529 orang. Telah mengalami penurunan dari Maret 2016, yakni 9,80 persen atau 44.810 orang. Namun, program pengentasan kemiskinan yang dijalankan selama ini belum rasa tepat sasaran. Itu akibat tidak adanya data akurat tentang warga miskin. “Data statistik tidak bisa menunjukkan dimana orang miskin itu,” kata Kepala Bappeda Kota Mataram, Amirudin.
Untuk itu, Bappeda berencana melakukan pendataan warga miskin hingga by name by addres. “Sampai titik koordinatnya bisa diketahui sehingga tidak meraba-raba lagi dalam melaksanakan program kemiskinan,” jelasnya.
Seharusnya, pendataan sudah rampung sejak dimulai pertengahan tahun ini. Namun karena terbentur bulan Ramadan, Pilkada hingga bencana gempa, rencana pendataan molor dilakukan menjadi bulan November mendatang. ”Akhir November bisa selesai, karena sebelum ini ada puasa dan bencana gempa sehingga vakum tidak lakukan pendataan,” imbuhnya.
Dengan adanya data yang akurat, maka bisa dilakukan suntikan program yang tepat sasaran. Sehingga angka bisa diturunkan lagi. “Tahun ini bisa dapat datanya. Karena seperti daerah lain, dengan data seperti itu turunkan kemiskinan hingga 2-3 persen. Mataram lebih bisa bekerja lebih baik, dengan sumber data yang akurat. Kita amati, dan buktikan faktanya di lapangan,” jelasnya.
Target sasaran pendataan di tahun anggaran 2018 adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui pendatana itu akan diperjelas siapa orangnya, termasuk profilnya secara luas. “Dilihat juga rumahnya, lahan tempat tinggalnya. Ada fasilitas listrik atau PDAM,” ungkapnya.
Berbekal data yang akurat, lanjut Amirudin, intervensi yang dilakukan bisa tepat sasaran. Sesuai kondisi di lapangan. Apalagi Kota Mataram telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemprov NTB, untuk tahun 2018 terdapat tujuh area intervensi yang menjadi jatah Pemkot Mataram untuk ditangani. “Dari data itu bisa merepresentasi kondisi ril dan bagaimana intervensinya,” sambungnya.
Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram, Isa Ansori mengatakan, survei kemiskinan yang dilakukan BPS memang tidak bisa memberikan data hingga by name by addres. “BPS melakukan survei, bukan sensus kemiskinan,” katanya.
Survei dilakukan dua kali dalam setahun, yakni bulan Maret dan September. Untuk survei bulan maret menggambarkan kondisi kemiskinan nasional, provinsi hingga kabupaten/kota. Sedangkan bulan September dilakukan Survei Ekonomi Nasional (Susenas), yang hanya menggambarkan kemiskinan di nasional dan provinsi. (rin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here