Beranda Praya Metro Kades Mulai Risih

Kades Mulai Risih

BERBAGI
IST/RADAR MANDALIKA BANGUN: Sekjen JMN NTB saat memantau pembuatan salah satu bahan Risha, belum lama ini.

PRAYA —Kepala Desa Lantan, H Ahmad Harun Zain menyesalkan sikap penyelenggara program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). Dimana BSPS selama ini tidak pernah melibatkan pemerintah desa dalam melakukan verifikasi, maupun dalam pengiriman bantuan kepada para korban.

“Kan banyak masyarakat yang tidak tahu menahu tentang bantuan ini. Bagaimana mekanisme atau prosedur dalam pembangunan BSPS itu nanti,” ujar Harun, kemarin.
Harun menjelaskan, saat ini tim dari Jaringan Makmur Nusantara (JMN) NTB sudah turun melakukan pendataan. JMN sendiri sebagai perpanjangan tangan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Loteng. Dari JMN tersebut, sejumlah warga pun sudah dijanjikan akan mendapat bantuan dana stimulus untuk pembangunan rumah.
“Sekarang yang jadi masalah, warga harus merobohan rumahnya dulu, baru mendapat bantuan senilai Rp 15 juta. Tapi apa bisa cukup dengan nilai segitu?” cetusnya.
Selain minimnya bantuan lanjut Harun, dari Rp 15 juta pun akan kembali dipotong Rp 2,5 juta sebagai ongkos tukang. Dengan sisa dana yang ada justru dikhawatirkan warga tidak bisa kembali menempati rumah yang layak.
Terpisah, Sekjen JMN NTB, Nuresim yang dikonfirmasi Radar Mandalika mengatakan, JMN NTB adalah ormas yang diakui pemerintah. Sebagai tindaklanjut, pihaknya sudah melakukan pendataan di tujuh desa yang mendapatkan program bedah rumah. Ketujuh desa tersebut yakni Desa Lantan, Jurang Jaler, Kawo, Teruwai, Sengkol, Rembitan dan Batujai.
“Kita memang hanya bertugas mendata, memverifikasi dan menyalurkannya. Yang jelas tidak ada politik praktis dalam bantuan ini,” singkatnya. (fiz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here