Beranda Headline Di Persidangan, 770 Juta Diberikan ke Anggota Dewan

Di Persidangan, 770 Juta Diberikan ke Anggota Dewan

BERBAGI
ILUSTRASI

Uang Pelicin Pembahasan Merger PT BPR NTB

MATARAM – Lanjutan sidang kasus dugaan korupsi dalam merger PT BPR NTB, membuka fakta baru. Sejumlah nama anggota DPRD NTB disebut menerima aliran uang pelicin sebesar Rp 770 juta. Adapun anggota dewan yang disebut, Johan, Muzihir dan M Guntur Halba. Ini diungkapkan terdakwa di persidangan dengan agenda pembecaan nota pembelaan (Pledoi), Selasa lalu di Pengadilan Tipikor Mataram.
Dari itu, Ketua Komisi III DPRD NTB, Johan Rosihan menanggapi santai namanya yang disebut Manggaukang. “Biarkan saja nyebut nama saya, itu kan hak mereka,” tegas Johan kepada media, kemarin.
Johan berpandangan penyebutan sejumlah nama oleh itu sesuatu yang wajar, apalagi nama dirinya yang mana saat itu sebagai Ketua Pansus pembahasan merger PT BPR. Politisi PKS itu menegaskan, dirinya siap mempertanggungjawabkan atas apa yang dituduhkan kepada dirinya mengingat dalam pembahaasn Perda tidak ada satu kendala apapun yang dialaminya.
“Saya bisa pertanggungjawabkan dengan sebutan itu,” katanya tegas.
Johan membeberkan, mereka sering mengajukan agar bisa memberikan bantuan kepada Pansus DPRD terlebih saat kunjungan kerja ke BPR Jatim untuk studi banding. Namun, saat itu namun tawaran itu ditolaknya, sebab pemberangkatan anggota dewan juga ada SPPD tersendiri. Johan mengatakan, tujuan ke Jatim itu merupakan salah satu tujuan yang harus dijadikan tempat belajar dalam merger PT BPR namun Pansus sebatas menunjukkan tempat saja.
“Mereka sering ajukan bantuan, tapi kami katakan kami juga punya SPPD sendiri,” klit dia.
Johan terlihat heran saja dengan disebutnya namanya dalam persidangan. Ketua Fraksi PKS DPRD NTB itu menyampaikan awalnya Perda itu memang inisiatif komisi III DPRD NTB, mengingat hal itu adalah kewajiban UU dan juga saat itu komisi III tidak bisa membantu mereka dalam penyertaan modal mengingat anggaran saat itu sudah habis sehingga pada akhirnya disepakati perda merger PT BPR. Tetapi yang harus diketahui kata dia, setelah dibahas ditingkat Bapemperda disebutkan ada tawaran dari pihak eksekutif akan ada penambahan penyertaan modal sebesar Rp 200 juta khususnya di RKK Biro Perekonomian. Sehingga inisiatif awalnya milik komisi III namun dicoret menjadi Perda inisiatif eksekutif.
“La terus mau nyebut-nyebut kasih kita uang,” tegas Johan.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD NTB Muzihir yang dimintai tanggapan wartawan memilih bungkam. Ia tidak mau bicara meski ada disebutkan nama dirinya dalam persidangan. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here