Beranda Headline Namjul Risau, Bantuan Presiden Tak Kunjung Cair

Namjul Risau, Bantuan Presiden Tak Kunjung Cair

BERBAGI
IST/RADAR MANDALIKA CURHAT: Bupati Najmul Akhyar saat mneyampaikan aspirasi masyarakat kepada Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah, di Pendopo Menggala, kemarin.

Fahri: Kami Akan Kawal Merealisasikannya

KLU —Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah kembali melakukan kunjungan ke Lombok Utara. Dalam kunjungannya kemarin, pria asal Sumbawa itu lebih banyak berdiskusi dengan pejabat daerah setempat, termasuk Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar.
Di depan Fahri, Bupati Najmul menyampaikan perkembangan terkini bahwa saat ini baru 1.478 warga yang akan menerima dana stimulan hunian masyarakat. Namun meski sudah diselesaikan tahapan verifikasinya, tapi hingga kini belum ada terealisasi.
Permasalahan kedua, lanjut Najmul, terkait dengan jaminan hidup (Jadup) kepada masyarakat yang sempat menyeruak ke publik. Sebab pihak Kementerian Sosial pun tidak memberikan kepastian.
“Kementerian Sosial pernah melayangkan surat ke Gubernur dan kami menerima tembusannya. Sesuai juknis, setelah masa transisi darurat baru bisa diberikan. Namun apakah Jadup ini diberikan atau tidak, kami tidak memiliki kewenangan untuk menentukannya, karena tidak ada kepastian,” tutur Bupati.
Bupati juga menyesalkan lambannya pemberian stimulan perumahan dari pemerintah pusat. Mengingat indikatornya tidak ada perkembangan terkait penyalurannya.
“Jangankan stimulan, sekolah-sekolah darurat juga belum didirikan semua. Hingga saat ini, masih ada siswa yang belajar di luar ruang belajar tanpa adanya ruang darurat,” bebernya.
Selama ini lanjut Najmul, Pemkab Lombok Utara bersinergi dengan NGO, relawan, lembaga sosial kemanusiaan dan berbagai pihak yang mau berkontribusi untuk membangun huntara sebagai upaya membantu proses pemulihan. Mereka tidak kenal lelah membantu masa pemulihan di Gumi Tio Tata Tunaq.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR-RI, Fahri Hamzah sangat antusias dengan apa yang disampaikan Bupati. Ia sendiri dengan tegas menjadikan semua bahan referensi untuk memberikan pengawasan terkait kebijakan pascagempa di Nusa Tenggara Barat.
Wakil rakyat daerah pemilihan NTB itu menyatakan, DPR telah membentuk Tim Pengawas Penanganan Bencana NTB-Sulawesi. Tinggal diumumkan pada sidang paripurna, untuk mengawasi kinerja dan kebijakan pusat di daerah.
“Kami akan kawal pemerintah merealisasikannya. Harusnya pemerintah pusat juga percaya kepada rakyat,” tegasnya. (cr-dhe)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here