Beranda Headline Dewan Soal Surat dari Mensos

Dewan Soal Surat dari Mensos

BERBAGI

MATARAM – Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, HMNS Kasdiono mengkritik adanya kabar ada surat dari Mensos yang menyebutkan pusat tidak ada anggaran dana untuk jaminana hidup (Jadup), bagi korban gempa sebesar 10 ribu setiap orang dalam satu hari selama tiga bulan. Menurut politisi Demokrat itu, pemerintah pusat tidak bisa serta merta menarik apa yang sudah dijanjikan kepada korban gempa apalagi yang menyampaikan soal bantuan keberlangsungan hidup. Sehingga dalam hal ini, Mensos sekarang ini harus melanjutkan apa yang pernah dijanjikannya menteri sebelumnya Idrus. Kas sapaan akrabnya, yakin sebuah istilah filsafat jawa menyebutkan Sabda Pandeta Ratu yang artinya ucapan dari seorang pemimpin tidak boleh lagi ditarik.
“Saya belum tau persis dengan adanya kabar surat itu, tetapi kalau benar itu tidak bisa. Pemerintah harus tepati janji,” pintanya, kemarin.
Menurut Kas, kendati adanya masalah di keuangan pemerintah pusat seharusnya pusat melakukan koordinasi dengan dengan pemerintah daerah, tidak sertamerta mengeluarkan surat yang menyebutkan seakan pusat tidak akan merealisasikan janji yang diucapakannya. Dengan kabar tersebut, Komisi V akan melakukan koordinasi bersama Dinas Sosial NTB terkait kabar tersebut karena perlu pihaknya akan langsung memanggil untuk dimintai keterangan.
Selaku wakil rakyat Kas juga menyinggung soal perjalanan verifikasi yang dilakukan pemerintah yang sudah berjalan. Dimana, banyak menuai penolakan dari masyarakat. Misalnya ketika satu rumah sesuai hasil verifikasi masuk kategori rusak sedang namun menurut masyarat kondisi itu malah masuk dalam rusak berat sehingga pemerintah harus bisa mengevaluasi perjalanan verifikasi itu.
“Ini fakta di lapangan ada penolakan hasil verifikasi,” kata Kas.
Untuk itu, dewan berharap agar pemerintah daerah selalu melakukan koordinasi bersama DPRD terkait kondisi di lapangan. Sebab, mereka mengetahui persis apa saja persoalan di bawah yang diserapnya. Catatan ini, kata dia harus dijadikan evaluasi oleh pemerintah daerah sehingga proses verifikasi ini betul-betul obyektif.
“Ini menjadi PR bersama,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Ahsanul Khalik membantah dengan adanya surat tersebut. Pihaknya sudah menanyatakan siapa yang mengatakan bahwa telah ada surat dari Mensos tersebut.
“Ndak pernah ada surat itu, siapa yang bilang,” kata Ahsanul Khalik dikonfirmasi terpisah. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here